PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Masa jabatan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Wakil Gubri Edy Natar Nasution akan berakhir pada ujung tahun 2023, lantaran percepatan Akhir Masa Jabatan (AMJ) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Sejumlah nama pejabat tinggi madya (Eselon I), baik dari pemerintah pusat dan dan pemerintah daerah Riau mulai muncul ke permukaan publik sebagai calon Penjabat (Pj) Gubri tahun depan.
Ada beberapa nama yang digadang-gadang sebagai calon kuat sebagai Pj Gubri pada tahun 2023. Diantaranya, Dr Ir Budi Situmorang, MURP (Direktur Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah dan Ruang), SF Hariyanto (Sekdaprov Riau), Elen Setiadi (Staf Ahli Menko Perekonomian), Erwin Dimas (Staf Ahli Kepala Bappenas), dan Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono (Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia).
Pengamat Komunikasi Politik Dr Aidil Haris mengatakan, penunjukan Pj Gubri merupakan hak Presiden melalui Mendagri. Sebenarnya, kata dia, siapa saja yang ditunjuk Mendagri, tidak ada persoalan.
"Tinggal dia menjalankan proses sebagai seorang Penjabat," kata Aidil Haris, Rabu (4/1/2023).
Lanjut dia, hal yang harus diketahui oleh Pj Gubri adalah kondisi daerah. Dari lima itu, tambah dia, pertanyaannya siapa kira-kira yang layak.
"Kalau kita uji kelayakan. Tentu mereka yang kenal dengan kondisi daerah. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu juga, siapa pun yang ditunjuk oleh Mendagri mau tak mau harus terima," kata dia.
Artinya, jika Pj Gubri yang layak adalah orang yang paham dengan kondisi daerah, Sekdaprov Riau SF Hariyanto merupakan orang yang tepat. Aidil Haris juga tidak menampik orang yang layak merupakan pejabat yang tahu persoalan daerah secara nyata.
"Itu makanya, Sekda itu. Sekdaprov. Karena dia yang paham kondisi ril daerah. Dan saya rasa punya peluang. Semua pasti punya peluang. Tinggal bagaimana pilihan pemerintah pusat saja," kata dia.
Kendalanya, kalau dari pemerintah pusat, aksi pelaksanaan program akan berat. Apalagi tahun ini menuju Pemilu, yang menambah berat tugas Pj Gubri ke depan.
"Kadang-kadang birokrasi susah koordinasinya (kalau pejabat pusat). Karena tidak fokus lagi kalau dia diambil dari pusat. Tapi kalau Pj itu orang daerah, saya yakin lebih paham dan bisa membagi tugas-tugas, secara proporsional," kata Aidil.
Berikut profil lima kandidat berpotensi jadi Pj Gubri:
1. Dr Ir Budi Situmorang MURP
Budi Situmorang lahir di Bandar Pulau, 15 Oktober 1965. Pria 56 tahun itu memulai karir sebagai Staf Dit Tata Kota dan Tata Daerah Ditjen CK pada tanggal 01 April 1995. Saat ini Budi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang
2. Elen Setiadi SH MSE
Elen Setiadi lahir di Cerenti, 1 September 1971. Elen memulai karir sebagai Kepala Subseksi Teknis dan Fungsional, Balai Diklat Keuangan VII Jakarta, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, Kementerian Keuangan (22 Maret 2000 - 30 Desember 2001).
Kini, Ia menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Elen menamatkan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru.
3. Erwin Dimas SE DEA MSi
Erwin Dimas lahir di Rengat, 5 Juli 1974. Ia memulai karier sebagai Staf Perencana di Biro Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 1999-2002. Kini, Ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan. Ia menamatkan Sekolah Dasar di Tembilahan, Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru.
4. Ir SF Hariyanto MT
SF Hariyanto lahir di Pekanbaru 30 April 1965. Ia memulai karir sebagai PNS Tahun 1987. Ia pernah memegang Jabatan Startegis, seperti Kepala Dinas PU Riau (2010), Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan (2014), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Riau (2014), Inspektur Wilayah II (Jawa-Bali) Kementerian PUPR (2019) dan Inspektur VI Bidang Investigasi Kementerian PUPR (2020). Saat ini, Ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.
5. Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono
Gatot Eddy Pramono MSi lahir di Solok, Sumatra Barat, 28 Juni 1965. Ia seorang perwira tinggi Polri yang sejak 7 Januari 2020 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai sekarang.