DPRD Riau Minta Silpa Hampir Rp1 Triliun di Pemprov Difokuskan untuk Infrastruktur
kantor DPRD Provini Riau
POTRETRIAU.com - Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2021 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hampir Rp1 triliun. DPRD Riau meminta anggaran sebesar itu difokuskan kepada pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Napitupulu berharap agar usulan itu betul-betul digesa. Rencananya, nanti digunakan untuk perubahan APBD 2022.
"Kita berharap prioritasnya kepada infrastuktur," kata Manahara, Kamis (11/8/2022).
Percepatan pembangunan di Provinsi Riau memang sangat dibutuhkan. Ia mengakui, di APBD perubahan untuk pelaksanaan program yang sifatnya lelang, tidak bisa dilakukan mengingat waktu yang cukup singkat.
Namun masih banyak program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dengan mekanisme penunjukan langsung. Seperti semenisasi, hingga pembangunan infrastruktur lain yang nilainya kurang dari Rp200 juta.
"Mana yang bisa ditempuh dengan gerak cepat, misal semenisasi pemukiman lingkungan. Itu dibutuhkan juga. Baru pada murni 2023 baru fokus kepada pembangunan infrastruktur yang lelang," kata dia.
Apalagi, masalah infrastruktur ini menjadi persoalan di masyarakat. Saat penyampaian hasil reses anggota DPRD Riau di daerah pemilihan (Dapil) beberapa waktu lalu, juga banyak masyarakat yang mengeluhkan infrastruktur terutama masalah jalan.
Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti menyebut, keluhan persoalan infrastruktur ini terjadi hampir di seluruh daerah pemilihan (Dapil) atau kabupaten kota di Riau. Seperti di Dapil Pekanbaru, Kampar, Rohul, Rohil, Siak-Pelalawan, Kuansing-Inhu, serta Inhil.
"Ada beberapa rekomendasi, kalau kita ambil kesimpulan, persoalan yang diminta masyarakat itu adalah infrastruktur, jalan dan jembatan," kata Poti.
Di Tembilahan, masalah jembatan banyak dikeluhkan,termasuk jembatan di Kecamatan Manda yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Hal serupa juga dikeluhkan di Rohil, banyak jalan yang jadi persoalan.
"Rohul juga jalan, Kampar juga jalan. Di Dumai di tengah kota kata pak sunaryo itu ada jalan yang tidak bisa dilewati," kata Poti.
Kemudian masalah banjir di wilayah pesisir. Namun apakah kewenangan Pemprov Riau untuk membuat penahan tebing. "Di daerah aliran sungai, itu juga menjadi keluhan masyarakat. Jadi yang utama infrastruktur. Jalan, jembatan dan irigasi," jelasnya.