TEMBILAHAN - Menyikapi harga jual kelapa bulat yang semakin anjlok, Bupati Inhil, HM Wardan mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil bukan hanya berdiam diri dan tidak memperdulikan permasalahan ini.

Hanya saja, untuk menstabilkan harga kelapa bukan wewenang dari Pemkab Inhil. Namun demikian, Pemkab terus mencari strategi agar petani tidak melulu menjual kelapa bulat, namun diolah terlebih dahulu.

"Kita terus berupaya secara maksimal untuk mencarikan solusinha. Yang jelas persoalan kelapa ini menjadi prioritas kita," ujarnya dihadapan masyarakat Inhil saat Pesta Rakyat di Lapangan Gajahmada Tembilahan, Minggu (25/11/2018).

Untuk itulah, dikatakannya, saat ini Pemkab tengah menyusun strategi agar setiap desa di Inhil memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang nantinya menjadi tempat pengolahan hasil kelapa.

"Kita upayakan, agar petani tidak lagi menjual kelapa secara utuh. Namun diolah dulu menjadi barang jadi atau setengah jadi," lanjut Bupati.

Ia mengharapkan, di tahun 2019, seluruh desa di Negeri Seribu Parit ini telah memiliki Bumdes.

"Sekarang kita sudah punya 100 Bumdes, semoga di tahun 2019, seluruh desa sudah memiliki Bumdes masing-masing," tukas HM Wardan. ***

Sumber : goriau.com /  Editor : Haidir