Latest Posts

Cepat Tanggap Ringankan Korban Kebakaran di Concong, PT Pulau Sambu dan YBDA Salurkan Bantuan Paket Sembako

Tue, 10 Mar 2026 10:45:09 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - PT Pulau Sambu di Guntung bersama Yayasan Bahtera Dwipa Abadi (YBDA) menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak Kebakaran di Kelurahan Concong Luar

Simbolis Serah Terima Bantuan Untuk Masyarakat Concong Luar Korban Kebakaran Terdampak
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, Sambu Group melalui unit usahanya PT Pulau Sambu di Guntung bersama Yayasan Bahtera Dwipa Abadi (YBDA) menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak di Kelurahan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir. Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Kamis (05/03/2026) dan menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam respon cepat dan memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan yang diberikan berupa paket sembako kepada 32 keluarga yang terdampak. Penyerahan bantuan tersebut secara simbolis diserahkan kepada Camat Concong Luar, Ahmad Bahrin sebagai perwakilan pemerintah kecamatan, yang kemudian akan didistribusikan kepada warga penerima manfaat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Concong IPTU Anton Hilman, S.H., M.H., yang juga memberikan dukungan atas upaya kolaboratif antara perusahaan dan pemerintah setempat dalam membantu masyarakat.

Ahmad Bahrin selaku Camat Concong Luar, memberikan apresiasi, “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Pulau Sambu di Guntung serta Yayasan Bahtera Dwipa Abadi atas kepedulian dan respon cepatnya dalam membantu masyarakat kami yang terdampak. Bantuan ini tentu sangat membantu dan menjadi bentuk nyata kebersamaan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat,”.
Kehadiran berbagai pihak dalam kegiatan ini mencerminkan sinergi yang baik antara perusahaan, pemerintah, serta aparat keamanan dalam merespons kondisi yang dihadapi masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga yang sedang menghadapi situasi sulit, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat.

Humas PT Pulau Sambu di Guntung, Kahar MZ, menjelaskan “Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak. Kepedulian sosial merupakan nilai yang selalu dijaga oleh perusahaan, sehingga dalam berbagai situasi kami berusaha untuk hadir dan memberikan dukungan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional,” ujar Kahar MZ. Tanggung jawab sosial ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Menurutnya, Sambu Group melalui unit usahanya senantiasa berupaya hadir tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai bagian dari Masyarakat.

Sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Sambu Group terus berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha yang sejalan dengan kesejateraan sosial di daerah. Melalui berbagai program CSR, perusahaan secara berkelanjutan berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, baik dalam bidang sosial, pendidikan, lingkungan, maupun pemberdayaan ekonomi.

Program bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Concong Luar ini merupakan salah satu bentuk respon cepat perusahaan terhadap kondisi darurat yang dialami masyarakat. Melalui penyaluran bantuan sembako kepada keluarga yang terdampak, PT Pulau Sambu di Guntung berupaya membantu meringankan beban warga yang sedang menghadapi musibah serta memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam masa pemulihan pascakebakaran.

Bantuan ini juga menjadi bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional. Bersama Yayasan Bahtera Dwipa Abadi, perusahaan berupaya memastikan bantuan yang disalurkan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat secara langsung bagi para korban.

Kembali Menunjukkan Komitmen, PT Pulau Sambu di Kuala Enok Mendukung Pembangunan Sosial dan Keagamaan ditengah Masyarakat

Mon, 09 Mar 2026 11:28:13 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - PT Pulau Sambu di Kuala Enok kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan menyalurkan bantuan dana untuk pembangunan Gedung Madrasah Ibtidaiyyah YPI 2 Tanah Merah serta pembangunan Mushallah Al-Amin yang berlokasi di Kampung Agas, Kelurahan Kuala Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyaluran bantuan ini dilaksanakan secara paralel yang dimulai pada tanggal 7 Maret 2026. Program ini merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Pulau Sambu di Kuala Enok yang secara konsisten berupaya mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan keagamaan.

PT Pulau Sambu di Kuala Enok merupakan bagian dari Sambu Group, sebuah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) , perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan industri semata, tetapi juga berkomitmen membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan.

Uddin S. selaku Humas PT Pulau Sambu di Kuala Enok, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam mendukung pembangunan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan pendidikan bagi generasi muda melalui pembangunan Madrasah Ibtidaiyyah YPI 2 Tanah Merah serta mendukung kegiatan ibadah masyarakat melalui pembangunan Mushallah Al-Amin di Kampung Agas,” ujar Uddin S.

Lebih lanjut, PT Pulau Sambu di Kuala Enok senantiasa mengedepankan pendekatan sosial dalam setiap kegiatan yang dilakukan di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

“Kami menjalankan pendekatan sosial dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang. Kami percaya bahwa kemajuan perusahaan tidak bisa terjadi tanpa adanya kemajuan masyarakat di sekitar kami. Oleh karena itu, kami selalu berupaya hadir dan berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat,” tambah Uddin S.

Saparudin selaku pengurus Mushallah Al-Amin sekaligus Ketua RW Kampung Agas, menyampaikan apresiasi kepada PT Pulau Sambu di Kuala Enok atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat. “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PT Pulau Sambu di Kuala Enok.

Bantuan ini tentu sangat membantu masyarakat Kampung Agas dalam melanjutkan pembangunan Mushallah Al-Amin yang nantinya akan digunakan sebagai sarana ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat,” ungkap Saparudin.

Melalui program-program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan, PT Pulau Sambu di Kuala Enok terus berupaya memperkuat peran perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial di daerah.

Perusahaan percaya akan panduan semangat dan sikap penatagunaan masyarakat demi memastikan keberlanjutan sosial dalam mewujudkan visi dan tujuan perusahaan.

Dengan adanya sinergi antara perusahaan dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif serta pertumbuhan yang berkelanjutan bagi semua pihak.

Ramadhan Berbagi, PPWI Inhil Hadirkan Kepedulian Nyata untuk Sesama. Rosmely: PPWI Inhil Hadir untuk Masyarakat.

Fri, 27 Feb 2026 20:00:00 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com-Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar kegiatan Ramadhan Berbagi sebagai bentuk nyata solidaritas kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPWI Inhil ini menjadi momentum mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan nilai empati di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kali ini Ramadhan berbagi, PPWI Inhil mendatangi lokasi Panti Asuhan Muhammadiyah yang berada di Jalan Pendidikan Kelurahan Tembilahan hilir, Kecamatan Tembilahan Kota.

Ketua PPWI Kabupaten Indragiri Hilir, Rosmely, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari komitmen organisasi untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

“Bulan Ramadhan adalah momentum terbaik untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. PPWI Inhil ingin menunjukkan bahwa insan pewarta tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut mengambil peran dalam kegiatan kemanusiaan,” ujar Rosmely.

Program Ramadhan Berbagi PPWI Inhil mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selain memperkuat nilai sosial, kegiatan ini juga menjadi simbol bahwa keberadaan organisasi pers mampu memberikan kontribusi nyata di luar fungsi jurnalistik.

Ke depan, PPWI Inhil berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat serta upaya membangun solidaritas sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua PPWI Kabupaten Indragiri Hilir, Rosmely, juga menyampaikan bahwa kegiatan Ramadhan Berbagi tahun ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya, sebagai bentuk konsistensi organisasi dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Alhamdulillah, kegiatan Ramadhan Berbagi ini kembali dapat kami laksanakan untuk yang kedua kalinya. Ini menjadi bukti bahwa PPWI Inhil berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah,” ujar Rosmely..

“Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut setiap tahunnya dan semakin banyak pihak yang ikut terlibat, sehingga nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat,” tambahnya.

Kejanggalan Kasus Jekson: Analisis Hukum, Moralitas Bangsa, dan Refleksi Kejujuran

Tue, 24 Feb 2026 04:37:29 +0700

PEKANBARU, POTRETRIAU.com-Kasus pidana Nomor 1357/Pid.B/2025/PN Pbr dengan terdakwa Jekson Jumari Pandapotan Sihombing atau lebih dikenal dengan nama Jekson Sihombing membuka ruang diskusi yang luas mengenai keadilan, kejujuran, dan integritas sistem hukum di Indonesia. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pekanbaru memperlihatkan dinamika yang penuh kejanggalan, mulai dari ketidakhadiran ahli bahasa yang diagendakan, inkonsistensi pendapat ahli pidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), hingga keterangan saksi meringankan yang bertentangan dengan saksi pelapor.

Lebih jauh, kasus ini menyingkap persoalan mendasar tentang bagaimana hukum pidana menilai suatu tindakan sebagai ancaman, dan bagaimana moralitas bangsa diuji ketika kejujuran dipertaruhkan. Dalam perkara itu, majelis hakim yang menyidangkan kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan anti korupsi, Jekson Sihombing, wajib mengambil sikap adil tanpa tapi berdasarkan kebenaran fakta yang diungkapkan di persidangan.

Ahli pidana dari JPU, Dr. Septa Candra, awalnya menyatakan bahwa pengiriman video demonstrasi dapat dikategorikan sebagai ancaman. Namun ketika fakta persidangan menunjukkan bahwa video dikirim atas permintaan penerima, bukan inisiatif terdakwa, ahli menolak memberikan pendapat substantif dengan alasan bukan kapasitasnya.

Inkonsistensi ini menimbulkan pertanyaan serius. Dalam hukum pidana, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari konteks, intensi atau mens rea, dan relasi antara pengirim dan penerima. Mengabaikan fakta berarti mengabaikan keadilan substantif. Wilson Lalengke, aktivis hak asasi manusia internasional, menanggapi keras dengan mengatakan bahwa inkonsistensi adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan.

“Pendapat ahli yang tidak konsisten adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan. Jika fakta diabaikan, maka hukum hanya menjadi alat kekuasaan, bukan penjaga kebenaran,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Senin, 23 Februari 2026.

Dua saksi meringankan dari media online, Dino Susilo dan Titus Puba Jaya Silalahi, menyatakan bahwa PT. Ciliandra Perkasa tidak pernah mengajukan hak jawab kepada media mereka. Pernyataan ini bertentangan dengan keterangan saksi pelapor, Nur Riyanto Hamzah, yang mengaku telah mencari media untuk menyampaikan hak jawab.

Perbedaan keterangan ini memperlihatkan adanya ketidakjelasan prosedural. Hak jawab adalah mekanisme penting dalam kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Jika perusahaan tidak menggunakan hak jawab, maka tuduhan terhadap terdakwa menjadi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ini lebih sarat dengan kepentingan daripada substansi hukum.

Ahli pidana dari Universitas Riau, Prof. Dr. Erdianto Effendi, menegaskan bahwa demonstrasi tidak dapat dikategorikan sebagai ancaman dalam perspektif hukum pidana. Ia memberikan analogi jelas bahwa “Kalau kamu tidak memberikan saya sesuatu, saya pukul kamu”, merupakan ancaman; namun “Kalau kamu tidak memberikan saya sesuatu, saya demo”, ini sama sekali bukan ancaman, karena demonstrasi atau unjuk rasa dijamin oleh konstitusi.

Prof. Erdianto menekankan asas _nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali_, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan pidana yang jelas. Ia juga menegaskan prinsip _in dubio pro reo_, jika hakim ragu, terdakwa harus dibebaskan.

Ketika Prof. Erdianto ditanya langsung apakah Jekson Sihombing harus bebas, jawabannya tegas: “Ya, bebas!”

Wilson Lalengke menilai kasus ini sebagai cermin rusaknya moralitas hukum di Indonesia. “Jika demonstrasi dianggap ancaman, maka bangsa ini sedang menuju kehancuran demokrasi. Demonstrasi adalah hak rakyat, bukan kejahatan. Mengkriminalisasi rakyat yang menyampaikan pendapat adalah bentuk tirani modern,” tegas Petisioner HAM PBB tahun 2025 itu.

Wilson menekankan bahwa kejujuran harus menjadi fondasi bangsa. Jika hukum dipakai untuk menutupi kebohongan atau kepentingan tertentu, maka bangsa akan kehilangan arah. Pria yang menamatkan gelar sarjana pendidikan bidang Pendidikan Moral Pancasila dari FKIP Universitas Riau, Pekanbaru, ini mengutip sejumlah prinsip yang dikemukakan beberapa filsuf dunia tentang pentingnya kejujuran dan keadilan.

Immanuel Kant (1724-1804) dari Jerman mengatakan bahwa “Kejujuran adalah kewajiban mutlak; berbohong merusak martabat manusia.” Kasus krimninalisasi Jekson Sihombing ini menunjukkan bagaimana kebohongan atau manipulasi fakta yang dilakukan oleh Kapolda Riau Herry Heryawan bersama Kajati Riau Sutikno, atas pesananan PT. Ciliandra Perkasa yang merupakan bagian dari Surya Dumai Group, dapat merusak martabat hukum.

Bahkan, sejak jaman Yunani kuno, filsuf Plato (428–347 SM) sudah memperingatkan bahwa “Kebohongan yang disengaja adalah racun bagi jiwa.” Dalam konteks kasus kriminalisasi Jekson Sihombing, inkonsistensi ahli dan keterangan palsu para saksi dari JPU adalah racun yang merusak kepercayaan publik.

Filsuf Inggris, John Stuart Mill (1806-1873) menekankan prinsip _harm principle_, dengan mengatakan bahwa kebebasan individu hanya boleh dibatasi jika merugikan orang lain, secara fisik dan dapat diindrai. Demonstrasi tidak merugikan, melainkan ekspresi kebebasan. Oleh karena itu, demonstrasi bukanlah ancaman dan hakim wajib menolak alibi JPU bahwa demosntrasi merupakan ancaman yang bisa digunakan untuk menjerat korban kriminalisasi Polda Riau, Jekson Sihombing.

Sementara, Mahatma Gandhi (1869-1948) mengatakan bahwa _“Honesty is a currency that never loses its value.”_ Kejujuran dalam hukum adalah mata uang yang menentukan nilai bangsa. Ketika kejujuran hilang dari PN Pekanbaru, maka nilai bangsa Indonesia telah dihancurkan oleh para majelis hakimnya.

Kasus ini juga harus dilihat dari perspektif Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam persidangan untuk berkata jujur, karena kejujuran adalah bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberi panduan bahwa kriminalisasi terhadap aksi demonstrasi merusak harkat manusia.

Sementara itu, Persatuan Indonesia menentang sifat tidak jujur, sebab ketidakjujuran dalam hukum memecah belah bangsa. Dan, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan (dalam Perwakilan/Permusyawaratan) menerangkan bahwa hukum harus dijalankan dengan bijak, bukan dengan prasangka, apalagi melalui rekayasa hukum. Serta, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia juga memberi perlindungan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, rakyat berhak menyampaikan pendapat tanpa takut dikriminalisasi.

Kriminalisasi Jekson Sihombing oleh aparat hukum di Riau, yang dimulai dari konspirasi Kapolda Riau Herry Heryawan dengan perusahaan perusak hutan dan pelaku korupsi, Surya Dumai Group, dilanjutkan oleh Kepala Kejati Riau, Sutikno, memperlihatkan bagaimana hukum bisa disalahgunakan jika tidak dijalankan dengan integritas. Inkonsistensi ahli, keterangan saksi yang bertentangan, dan kriminalisasi demonstrasi adalah tanda bahwa hukum sedang kehilangan arah.

Prinsip hukum pidana jelas: tidak ada pidana tanpa aturan. Demonstrasi bukan ancaman, melainkan hak konstitusional. Jika fakta diabaikan, maka hukum berubah menjadi alat represi. Dan seluruh aparat hukum yang terlibat menggunakan hukum seenak perutnya harus dimintai pertanggungjawabannya.

Wilson Lalengke dengan tegas mengingatkan bahwa bangsa ini harus kembali ke jalan kejujuran. Tanpa kejujuran, demokrasi akan runtuh. Tanpa kejujuran, hukum akan kehilangan legitimasi. Kasus Jekson bukan sekadar perkara pidana, tetapi refleksi moral bangsa. Ia menunjukkan bagaimana kejujuran diuji, bagaimana hukum bisa disalahgunakan, dan bagaimana demokrasi bisa terancam.

Komentar keras Wilson Lalengke, pandangan filsuf dunia, dan perspektif Pancasila semuanya menegaskan satu hal: kejujuran adalah jiwa bangsa. Jika jiwa itu hilang, bangsa akan kehilangan arah. Majelis hakim harus berani menegakkan prinsip _in dubio pro reo_. Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Karena pada akhirnya, keadilan bukan sekadar soal hukum, tetapi soal moralitas bangsa. (TIM/Red)

Brigade Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Indragiri melakukan expedisi ke Air Terjun Gerbang Desa Batu Ampar Inhil.

Mon, 23 Feb 2026 19:00:00 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com-Tahun 2026 menjadi catatan sejarah yang berbeda bagi Brigade Mahasiswa Pecinta Alam (BRIMASPALA) Universitas Islam Indragiri. Jika biasanya sebuah regenerasi ditempa melalui Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) konvensional, Angkatan ke-XX memilih jalan yang lebih liar, lebih dalam, dan menyatu langsung dengan denyut nadi alam. Menuju Jantung Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) , mereka tidak hanya menempa diri, tapi juga menghormati sisa-sisa surga yang ada di bumi hamparan kelapa ini. Perjalanan ini bukan sekadar simulasi, melainkan sebuah Ekspedisi Rimba menuju salah satu mahkota tersembunyi di Kabupaten Indragiri Hilir: Air Terjun Gerbang.

Ekspedisi ini perlu dilakukan untuk membekali peserta dengan kesiapan fisik, mental, dan teknis dalam menghadapi alam, serta mengembangkan ide dan kemauan untuk melakukan penelitian dan pemetaan.

Sabtu, 14 Februari 2026, perjalanan menuju ke dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh, ekspedisi ini memaksa setiap raga untuk melampaui batas. Jalan setapak segera berganti dengan treking panjang yang melelahkan namun memukau. Kaki-kaki para pejuang Angkatan XX menyusuri sungai yang jernih, melompati bebatuan licin, dan menembus vegetasi hutan hujan tropis yang masih perawan. Situasi di lapangan TNBT sangat menantang, dengan medan yang berat dan cuaca yang tidak terduga. Waktu tempuh perjalanan memakan waktu kurang lebih 6 jam perjalanan dengan menyusuri sungai dan melewati bukit-bukit hamparan TNBT untuk bisa sampai ke lokasi Air Terjun Gerbang.

Ekspedisi ini diikuti oleh 12 orang peserta, yaitu 5 orang mahasiswa/i Universitas Islam Indragiri, 5 orang Alumni, 1 orang pemandu lokal dan 1 orang perwakilan petugas resort Keritang.

Selama ekspedisi, peserta melakukan identifikasi jenis flora dan fauna, geografis, serta dokumentasi dalam bentuk geo tagging (foto berkoordinat). Hasil ekspedisi ini menghasilkan peta hasil ekspedisi, history perjalanan, serta laporan ekspedisi hipotesis dan dokumenter.

Di bawah naungan tajuk-tajuk pohon raksasa dan irama satwa penghuni Bukit Tigapuluh, semangat kebersamaan diuji. Setiap langkah menyusuri sungai adalah filosofi tentang ketangguhan seperti air yang tak pernah berhenti mengalir meski dihambat batu cadas. Maka, di hadapan kemegahan Air Terjun Gerbang, sebuah identitas dikukuhkan. Angkatan ke-XX resmi menyandang nama: "GERBANG MENDERAS"

"Gerbang" melambangkan pintu masuk menuju pendewasaan dan pengabdian pada alam, sementara "Menderas" menggambarkan semangat yang kuat, cepat, dan tak terbendung seperti jatuhnya air dari ketinggian, membawa perubahan positif bagi organisasi dan lingkungan.

"Dasar ekspedisi ini adalah
Program Kerja Periode 2025-2026 Divisi KAB dan DIKLAT, kode etik pecinta alam dan AD/ART periode 2025-2026 BRIMASPALA UNISI" ujar Tri wahyuni selaku Sekretaris Umum Brimaspala .

Ekspedisi ini membuktikan bahwa menjadi pecinta alam bukan hanya soal teknik bertahan hidup, tapi tentang bagaimana manusia menghormati sisa-sisa surga yang ada di bumi hamparan kelapa ini. Pulang dari Batu Ampar, mereka tidak hanya membawa slayer kebanggaan, tapi juga membawa jiwa yang telah ditempa oleh sunyinya hutan dan kerasnya arus sungai.

Salam Rimba! Lestari!

Keterbukaan Informasi Publik di Inhil: Sebuah Langkah Mundur

Fri, 20 Feb 2026 19:00:00 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) - Keterbatasan akses informasi terkait alokasi penggunaan keuangan negara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Inhil masih menjadi isu yang sangat memprihatinkan.

Meskipun Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 telah mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

Muhammad zulkifli warga Inhil yang menyoroti soal ini turut menyatakan keprihatinannya, sebab akses informasi pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD itu sulit untuk di akses terutama di kalangan masyarakat kabupaten Indragiri hilir.

" Hari ini kita sangat kesulitan mendapatkan akses informasi tentang pengalokasian dan penggunaan anggaran APBD, jangan sampai ada kesan pemerintah daerah tidak transparan dalam mengelola anggaran sebab ini menyangkut penggunaan keuangan negara dan publik berhak mengetahuinya," kata Zulkifli Jumat, 20/02/2026.

Menurutnya keterbukaan informasi publik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Namun disisi lain, saya menduga masih banyak informasi yang dikategorikan sebagai "Rahasia", sehingga sulit diakses oleh masyarakat.

"Pemerintah daerah harus lebih terbuka dan transparan dalam mengelola urusan keuangan negara. Masyarakat berhak tahu tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah sebab dana itu bersumber dari pajak mereka," sambung zulkifli.

Sebelumnya Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau yang dikutip dari berbagai sumber telah beberapa kali menerima aduan tentang keterbukaan informasi publik di Inhil. Bahkan KI meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik.

"Pemerintah daerah harus mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat," kata Ketua KI Provinsi Riau, Suwardi.

Hal senada turut disampaikan oleh ketua PPWI (Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia) Kabupaten Indragiri Hilir, Rosmelly. Dia mengatakan seharusnya pemerintah kabupaten Indragiri hilir bersikap jujur dan transparan terhadap semua informasi yang disampaikan kepada publik agar tidak terkesan ada yang ditutupi atau dirahasiakan.

"Pemerintah daerah harus jujur soal ini agar tidak ada kesan di publik ada sesuatu yang di rahasiakan atau di tutup tutupi," kata Ketua PPWI.

Terpisah Pemerintah Kabupaten Inhil, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dhoan, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik.

"Kami telah membuat portal informasi publik dan menyediakan akses informasi yang luas kepada masyarakat," ujarnya.

Meski pemerintah telah mengklaim telah menyediakan informasi terkait penggunaan keuangan negara itu, namun hingga kini publik masih menunggu sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan transparansi penggunaan keuangan daerah agar mudah di akses oleh publik.

Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat, bukan hanya hak pemerintah. Pemerintah daerah harus lebih terbuka dan transparan dalam mengelola urusan publik, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah.***

Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) Aidil Akbar: Dorong Pemerintah untuk Perkuat Hilirisasi Kelapa di Indragiri Hilir

Mon, 08 Dec 2025 22:40:04 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) Wilayah I melalui Koordinator Badan Perwakilan Musyawarah Wilayah (BPMW), Aidil Akbar, menyerukan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia untuk memberikan dukungan penuh terhadap percepatan hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, Inhil menyimpan potensi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan rantai industri berbasis komoditas perkebunan. Namun hingga saat ini, sebagian besar produk kelapa masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga petani belum memperoleh nilai tambah yang optimal.

“Sudah saatnya Inhil tidak hanya dikenal sebagai hamparan kelapa dunia dari sisi komoditas mentahnya, tetapi juga sebagai pusat industri turunan kelapa yang bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Aidil Akbar.

Dalam pernyataannya, Aidil meminta agar Kementerian Pertanian membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat, khususnya dalam penguatan dan percepatan pengembangan UMKM berbasis kelapa yang dikelola oleh petani dan kelompok masyarakat lokal. Menurutnya, UMKM menjadi ujung tombak transformasi ekonomi karena lebih dekat dengan basis produksi dan distribusi manfaat kesejahteraan.

Aidil juga menekankan urgensi penetapan harga standar kelapa nasional yang berkeadilan, sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dari dinamika pasar dan monopoli harga oleh pihak tertentu.

“Fluktuasi harga kelapa yang tidak stabil berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami mendesak penetapan harga standar yang jelas, transparan, dan menguntungkan petani. Kebijakan harga adalah bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat yang telah menjadi bagian dari tulang punggung sektor pertanian,” lanjutnya.

ISMPI Wilayah I menyatakan siap menjadi mitra kritis, strategis, dan kolaboratif bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku sektor pertanian dalam mendorong pembangunan perkebunan kelapa yang lebih maju dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menyuarakan kepentingan petani, tetapi juga masa depan sektor pertanian Indonesia. Hilirisasi kelapa di Inhil bukan hanya agenda daerah, melainkan agenda nasional,” tutup Aidil Akbar.

Ketum HMI Cabang Tembilahan Hadiri Sekolah Pimpinan PB HMI 2025, Dorong Isu Mangrove, Pendidikan, dan Keadilan Fiskal

Sat, 06 Dec 2025 21:38:10 +0700

JAKARTA, POTRETRIAU.com - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf menghadiri Sekolah Pimpinan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada 30 November–5 Desember 2025 bertempat di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dengan mengusung tema “Konsolidasi, Sinergi, dan Reintegrasi HMI untuk Mengawal Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi seluruh Ketua Umum HMI Cabang dan BADKO se-Indonesia untuk memperkuat arah gerakan organisasi.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas sektor sebagai pemateri. Di antaranya: M. Qodari – Kepala Staf Kepresidenan RI, Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Viva Yoga Mauladi – Wakil Menteri Transmigrasi, Taruna Ikrar – Kepala Badan BPOM, Mukhtarudin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Chairul Anam – Ketua KAHMI Eropa Raya, Hariqo Satria – Pakar Komunikasi Publik, Prof. Didik – Rektor Universitas Paramadina, serta beberapa tokoh dan akademisi nasional lainnya.

Selama enam hari, seluruh peserta berdiskusi, bertukar gagasan, dan mengonsolidasikan pandangan strategis demi menjawab tantangan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Selain menjadi forum penguatan kapasitas kepemimpinan, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi besar bagi seluruh pimpinan HMI se-Indonesia.

Kritik Nusantara di Gedung MPR RI

Pada penutupan kegiatan, peserta Sekolah Pimpinan PB HMI bertolak ke Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Dalam kesempatan tersebut, PB HMI bersama seluruh Ketua Umum Cabang dan BADKO meluncurkan dokumen “Kritik Nusantara”, berisi tiga agenda utama: Evaluasi Kebijakan Lingkungan, Evaluasi Pendidikan, dan Keadilan Fiskal Daerah.

Dokumen ini menjadi bentuk keberpihakan HMI terhadap masa depan bangsa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.

Muhammad Yusuf Bawa Isu Strategis Daerah di Level Nasional

Dalam forum nasional tersebut, Muhammad Yusuf turut membawa sejumlah isu prioritas Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk direkomendasikan kepada MPR RI. Pada sektor lingkungan, Yusuf menekankan pentingnya: Perlindungan hutan mangrove, Penguatan masyarakat pesisir, Keadilan agraria, dan Keadilan hilirisasi komoditas kelapa - identitas ekologis dan ekonomi utama Inhil.

Pada sektor pendidikan, ia menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan serta pentingnya penguatan budaya lokal dalam kurikulum. Sementara pada sektor keadilan fiskal, Yusuf membawa aspirasi mengenai: Keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Provinsi Riau, Pemerataan pembangunan, dan Isu konektivitas antar kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Yusuf menyebut bahwa isu-isu tersebut bukan hanya kebutuhan daerah, tetapi juga bagian dari peta jalan pembangunan nasional agar Indonesia Emas 2045 tidak menyisakan ketimpangan antar wilayah.

Kritik Internal untuk PB HMI: Saatnya Grand Design Baru

Selain menyampaikan agenda kritik eksternal, Muhammad Yusuf juga memberikan refleksi internal kepada PB HMI. Ia menilai sudah waktunya PB HMI memiliki grand design besar untuk menjawab tantangan disrupsi digital, melemahnya literasi, serta krisis lingkungan yang semakin mendesak.

Yusuf menyampaikan bahwa HMI Cabang Tembilahan sejak lama telah memulai langkah konkret dengan memasukkan materi lingkungan sebagai doktrin dasar pada Basic Training (LK 1).

“Gerakan ekologis tidak boleh hanya menjadi jargon. PB HMI harus memformulasikannya secara sistematis, masif, dan berkelanjutan agar kesadaran ekologi dapat menjadi karakter utama kader HMI di seluruh Indonesia,” tegasnya. **

Silaturahmi dan Konsolidasi Gerindra, Asmadi : Jaga persatuan, tegakkan tanggung jawab, dan terus berjuang untuk kemajuan

Sat, 06 Dec 2025 16:41:36 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Asmadi, menghadiri kegiatan silaturahmi dan konsolidasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Inhil bersama Pengurus Anak Cabang (PAC), kader dan simpatisan, di Aula Hotel Top 5 Tembilahan, Sabtu (6/12/2025).

Kegiatan tersebut disebut membawa semangat baru bagi seluruh anggota partai, sekaligus menjadi ajang konsolidasi menjelang agenda partai ke depan. "Untuk itu, saya mengajak seluruh kader menjadikan pembangunan kantor sebagai simbol kekompakan organisasi. Serta harus menjadi wajah kekompakan kita dalam berorganisasi,” ujarnya.

Asmadi menegaskan pentingnya komunikasi internal dan konsolidasi untuk meningkatkan semangat juang kader. Menurutnya, hampir seluruh daerah pemilihan di Inhil kini telah memiliki perwakilan Gerindra di DPRD.

Selain itu, ia mengimbau agar seluruh kader bekerja keras membumingkan program-program pro rakyat kepada masyarakat luas. “Sudah saatnya kader turun langsung, mengenalkan program Gerindra kepada rakyat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, juga disampaikan capaian perkembangan partai di Inhil, termasuk peningkatan kursi DPRD dari satu menjadi enam. Menurut Asmadi, perkembangan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kedekatan partai dengan masyarakat.

“Gerindra di Kabupaten Indragiri Hilir semakin berkembang. Dari satu kursi, kemudian tiga, lima, dan hari ini telah menjadi enam kursi,” ungkapnya.

Asmadi juga menyampaikan bahwa delapan organisasi menyatakan minat untuk bergabung dalam kepengurusan di bawah kepemimpinannya. Hal ini dinilai sebagai peluang bagi pertumbuhan partai ke depan.

Ia menambahkan, keberhasilan Gerindra di tingkat nasional dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia semakin menjadi motivasi bagi kader di daerah. “Kita harus terus berjuang dan berdoa untuk kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia kembali mengingatkan seluruh anggota agar menjaga persatuan serta terus meningkatkan peran partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Jaga persatuan, tegakkan tanggung jawab, dan terus berjuang untuk kemajuan,” ujarnya.

Asmadi menutup kegiatan konsolidasi dengan ajakan kepada seluruh kader untuk memperkuat komunikasi hingga tingkat kecamatan dan desa, serta terus solid dalam membesarkan Gerindra di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisioner KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Samsul Masjan, hadir sebagai pembicara. Ia menyampaikan sejumlah perkembangan terkait penyelenggaraan pemilu, dinamika pasca-Pemilu 2024, hingga perubahan regulasi pemilu di tingkat nasional.

Samsul membuka penyampaiannya dengan menyinggung kondisi tiga provinsi di Sumatera yang saat ini mengalami musibah. Ia mengapresiasi adanya inisiatif bantuan dari masyarakat Inhil sebagai bentuk kepedulian sosial.

“Di sebagian saudara kita di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sedang mengalami musibah. Salah satu bentuk rasa syukur kita di sini adalah dengan ikut memberikan bantuan. Ini wujud kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.

Samsul menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Inhil berjalan aman dan sesuai prosedur. Ia menyebut tidak terdapat sengketa signifikan yang membatalkan hasil pemilu.

“Walaupun sempat ada laporan ke Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah memutuskan keputusan KPU sudah sesuai peraturan perundangan. Pelaksanaan pemilu di Inhil berjalan aman, damai, dan lancar,” ujarnya.

Menurutnya, Pemilu 2024 secara nasional diakui sebagai pemilu dengan tantangan terbesar, baik dari sisi teknis maupun dinamika politik. Kondisi tersebut turut dirasakan partai politik sebagai peserta pemilu.

Terkait perkembangan regulasi, Samsul menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan rencana pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia menyebut langkah tersebut akan berdampak pada teknis penyelenggaraan di daerah.

“Kami masih menunggu regulasi resmi. DPR sudah mulai membahas dan rencananya masuk Prolegnas 2026. Ini tentu membawa konsekuensi dan perubahan teknis, termasuk bagi kita di daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa KPU pada prinsipnya hanya menjalankan ketentuan perundang-undangan dan belum dapat memberikan pernyataan detail terkait perubahan teknis sebelum aturan resmi diterbitkan pemerintah pusat.

Dalam forum tersebut, Samsul menekankan pentingnya peningkatan kapasitas politik kader partai serta pendidikan politik kepada masyarakat. Menurutnya, kualitas pemilu dipengaruhi tiga elemen utama, yaitu penyelenggara, peserta, dan pemilih.

“Kalau kita ingin pemilu yang adil, jujur, dan berintegritas, maka semua pihak harus berperan. Bukan hanya penyelenggara, tapi peserta dan pemilih juga berkontribusi terhadap kualitas pemilu,” ucapnya.

Ia juga mendorong partai politik untuk memperkuat literasi politik, tidak hanya mengarahkan masyarakat pada strategi pemenangan, tetapi juga pemahaman tentang cara berkompetisi secara benar.

Samsul turut menyinggung fenomena politik uang yang masih ditemukan di berbagai daerah. Ia berharap praktik tersebut dapat ditekan melalui pendidikan politik dan peningkatan kesadaran memilih.

“Transaksional itu terjadi karena ada yang membeli dan ada yang menjual. Ini realitas yang harus diperbaiki bersama,” katanya.

Samsul menjelaskan bahwa setelah pemilu selesai, KPU tetap menjalankan tugas pemutakhiran data pemilih secara berkala.

“Data pemilih terus kami update. Bila ada warga yang meninggal, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi syarat, kami minta informasinya. Begitu juga jika ada warga yang baru memenuhi syarat,” ungkapnya.

Ia menyebut proses pemutakhiran dilakukan untuk meminimalkan persoalan daftar pemilih pada pemilu mendatang.

Menutup penyampaiannya, Samsul mengajak seluruh elemen politik untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pemilu berikutnya.

“Kami berharap forum-forum seperti ini dapat menghidupkan diskusi politik yang sehat dan meningkatkan pemahaman kader. Demokrasi yang baik membutuhkan peran semua pihak,” imbuhnya

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Rustam, hadir sebagai pembicara dan memaparkan perkembangan terbaru terkait penyelenggaraan pemilu dan reformasi sistem politik nasional.

Rustam menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong reformasi pemilu, salah satunya melalui pemisahan jadwal pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Langkah ini dinilai penting karena selama ini pemilu dan pilkada yang digelar pada tahun yang sama menimbulkan beban kerja berat bagi penyelenggara, baik dari sisi teknis maupun logistik.

“Pemisahan pemilu dan pilkada diharapkan dapat mengurangi tekanan penyelenggara di lapangan, sekaligus meningkatkan efektivitas proses demokrasi,” ujarnya.

Rustam menambahkan, penyesuaian sistem tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menemukan pola demokrasi yang paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Selain membahas regulasi, Rustam juga menekankan pentingnya pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat sangat diperlukan agar proses politik berjalan efektif dan menghasilkan pemerintahan yang bermanfaat bagi publik.

“Kami berharap masyarakat semakin memahami proses pemilu sekaligus mampu terlibat aktif, sehingga melahirkan pemerintahan yang benar-benar berguna bagi daerah,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa kegiatan konsolidasi partai seperti yang dilakukan Gerindra juga berperan dalam memberikan pemahaman politik kepada kader dan masyarakat.

Melalui konsolidasi internal, ia berharap proses organisasi dan kaderisasi Partai Gerindra di Inhil semakin solid untuk menghadapi agenda politik mendatang.

Rustam juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena dinilai memberikan ruang diskusi sekaligus sarana meningkatkan pengetahuan politik di tingkat daerah.

Kegiatan silaturahmi dan konsolidasi tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diikuti antusias oleh para kader, PAC serta simpatisan Partai Gerindra. **

Andi Darma Taufik Meminta Publik Tidak Menyebar Informasi Hoax Terkait Proses Hukum Abdul Wahid

Thu, 04 Dec 2025 23:04:43 +0700

PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik, meminta semua pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif dan tidak memperkeruh keadaan dengan menyebarkan informasi hoaks maupun fitnah terkait proses hukum yang sedang berjalan terhadap Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi Darma menyampaikan hal tersebut menyusul beredarnya beberapa informasi di ruang publik yang dinilai tidak benar dan mengandung unsur fitnah mengenai perkembangan kasus Abdul Wahid.

Menurutnya, penyebaran kabar bohong dapat menimbulkan persepsi keliru serta memengaruhi ketenangan masyarakat.

Salah satu informasi yang dinilai hoaks adalah kabar mengenai pemanggilan Ketua DPRD Riau dan Wakil Ketua DPRD oleh KPK untuk dimintai keterangan, serta tudingan bahwa pimpinan dewan tersebut mangkir dari panggilan. Informasi itu, menurutnya, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Andi Darma menegaskan bahwa tidak ada pemanggilan terhadap pimpinan DPRD Riau, baik ketua maupun wakil ketua, sebagaimana informasi yang sempat beredar. Pemanggilan oleh KPK hanya ditujukan kepada Ketua Pansus RPJMD DPRD Riau, Suyadi.

"Kita harus menciptakan suasana kondusif. Jangan sampai ada informasi hoaks yang menjurus ke fitnah disebar ke publik. Mari kita menghormati proses hukum yang berlangsung," ujar Andi Darma Taufik Kamis (4/12/2025).

Ia menambahkan, penyebaran informasi tidak benar dapat memperkeruh situasi dan mengganggu jalannya proses hukum yang sedang berjalan.

Karena itu, semua pihak diminta mengedepankan sikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

*Harap Penegak Hukum Mengawasi*

Komisi I DPRD Riau juga berharap penegak hukum serta lembaga yang berwenang dapat mengawasi setiap informasi yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat. Langkah ini penting agar situasi tetap stabil dan tidak menimbulkan kegaduhan.

"Ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Nama baik dan reputasi orang harus kita hormati," tegas Andi Darma Taufik.

Sebagaimana diketahui hingga saat ini proses pemanggilan saksi terus dilakukan KPK di Riau untuk penyelidikan kasus OTT yang menjaring Gubernur Riau.

Sebelumnya sempat diperiksa ajudan Gubernur Riau Abdul Wahid, Dahri Iskandar, Kabag Protokol Raja Faisal Pebrinaldi dan sejumlah pejabat di Pemprov serta swasta Angga.

Sementara Kamis (4/12/2025), dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya mulai dari Asisten Job Kurniawan, mantan Pj Sekda Taufik Oesman Hamid, Kabiro Hukum Yan Darmadi dan beberapa pejabat lainnya.

Pedagang Gemilang Plaza Tembilahan Minta Kejelasan dan Solusi dari Pemda Terkait Rencana Pemagaran dan Pengosongan Gemilang Plaza Tembilahan

Sun, 30 Nov 2025 14:59:37 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - Para pedagang yang beraktivitas di kawasan Pasar Gemilang Plaza Tembilahan menyampaikan keluhan keresahan, dan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemda Inhil) memberikan kejelasan serta solusi yang jelas terkait rencana kebijakan pemagaran dan pengosongan tempat yang selama ini menjadi lokasi mereka berdagang.

Kebijakan yang rencananya akan diterapkan awal bulan Desember 2025 oleh Pemda Inhil tersebut menimbulkan kekhawatiran para pedagang, terutama karena belum adanya penjelasan resmi mengenai alternatif penempatan pedagang berjualan sementara, serta dampak terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Para pedagang berharap Pemda Inhil dapat membuka ruang dialog dan memberikan kesempatan pada pedagang memperpanjang waktu pemagaran dan pengosongan tempat sebelum mengambil langkah yang berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat kecil. Mereka menegaskan bahwa aktivitas perdagangan di Gemilang Plaza telah menjadi sumber penghidupan utama ratusan keluarga, sehingga keputusan sepihak tanpa solusi tidak dapat diterima.

“Kami hanya meminta kejelasan dan solusi. Jika memang ingin dilakukan penataan, kami siap mengikuti aturan, tetapi harus ada tempat yang layak dan tidak merugikan pedagang,” ujar Imam pedagang Ikan Hias dilokasi Gemilang Plaza Tembilahan saat dijumpai. Minggu (30/11/2025).

Ditambahkan para Pedagang juga mendesak agar Pemda Inhil lebih transparan dalam menyampaikan alasan dan tujuan dari kebijakan tersebut, serta memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di lapangan.

"Pemerintah ini sekarang seolah-olah tidak memikirkan kami lagi para masyarakat kecil ni, sesuka meraka aja mau menata, solusi tak dikasih, kami ni cari makan cuma untuk hidup sehari-hari. Cuma mau minta diperpanjang aja waktunya sampai lebaran, tak pula di indahkan dan digubris, ntah apa dasar mereka ini tak lalu memikirkan kaum lemah dan kecil kayak kami ini". Ungkap Agus yang juga berdagang dilokasi tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pedagang masih menunggu penjelasan resmi dari Pemda Inhil terkait rencana pemagaran dan pengosongan tersebut.

"Kami juga telah bersurat ke DPRD Kab. Inhil terkait Audiensi dan Hearing dengan dinas terkait, agar kami ini mendapat perhatian, tak banyak kami minta agar bisa jualan sampai lebaran saja. Semoga DPRD bisa menjadwalkan agenda Audiensi dan Hearing ini, karena DPRD adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan pemerintah daerah". tutup Irvan penuh harap pedagang lokasi yang sama.

Sanggahan Resmi PT.Agrinas Palma: Tidak Ada Pemukulan, Justru Kelompok Hendri Marbun dan Suryani Siboro Diduga Menyerang dan Memprovokasi Masyarakat

Sat, 29 Nov 2025 19:00:00 +0700

INHU, POTRETRIAU.com-PT. Agrinas Palma melalui sejumlah staf yang berada langsung di lokasi membantah keras pemberitaan yang menuduh adanya aksi pemukulan terhadap pihak yang mengaku masyarakat dan wartawan sebagaimana diberitakan oleh salah satu media online. Jumat, 27 November 2025.

Berdasarkan kesaksian staf Agrinas YW dan MN, serta beberapa saksi internal lainnya pada saat kejadian, tidak pernah terjadi pemukulan sebagaimana dituduhkan.

Menurut keterangan para staf, pihak Agrinas hanya melakukan tindakan spontan berupa pengusiran karena kelompok tersebut datang dengan nada membentak, memaksa, dan menekan, meminta informasi serta dokumen yang merupakan data negara dan tidak boleh diberikan kepada sembarang pihak tanpa prosedur resmi.

“Pemukulan itu sama sekali tidak terjadi. Yang ada justru mereka memaksa, membentak, dan menekan agar kami memberikan data yang tidak boleh diserahkan sembarangan,” ujar salah satu staf PT. Agrinas.

Kelompok yang mengaku sebagai masyarakat dan oknum wartawan tersebut termasuk kuasa hukumnya disebut memaksa agar Agrinas menyerahkan dokumen internal, termasuk persoalan legalitas KSO PT Tiga Raja Mas.

Padahal fakta di lapangan, legalitas KSO PT. Tiga Raja Mas adalah sah, dan pihak PT. Agrimas sudah menjalankan semua ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

Pihak Agrinas menegaskan bahwa oknum yang disebut sebagai masyarakat dalam pemberitaan tersebut adalah saudara Hendri Marbun seorang ketua kelompok yang kerap mengatasnamakan Ormas namun diduga sering melakukan tindakan premanisme. Saudara Suryani Siboro adalah Ketum dari salah satu organisasi Pers yang berpusat di RIAU.

Hendri Marbun sendiri diketahui telah dilaporkan dalam kasus penganiayaan terhadap masyarakat tempatan saat penyerangan beberapa waktu lalu, namun hingga kini baik polsek maupun polres inhu belum ada melakukan penagkapan.

Dengan demikian, pihak Agrinas menilai bahwa salah satu staf Agrinas di tuduh memukul masyarakat merupakan upaya memutarbalikkan fakta untuk menutupi rekam jejak pihak yang membuat kegaduhan.

Pihak kepolisian terkesan lamban maka, Manajemen PT. Agrinas menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang membuat kegaduhan dan menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta.

“Kami akan mengambil sikap terhadap siapa pun yang memutarbalikkan fakta, termasuk oknum wartawan yang menyebarkan berita tanpa verifikasi dan melanggar kode etik jurnalistik,” tegas YW, staf agrinas.

Pihak Agrinas juga menegaskan bahwa pemberitaan yang beredar berpotensi masuk dalam ranah pidana UU ITE, karena memuat tuduhan yang dianggap mencemarkan nama baik perusahaan dan menimbulkan keresahan publik. (*)

Pelantikan Pengurus JMSI, Berikut Pesan-pesan Ketua Dewan Pers

Tue, 25 Nov 2025 22:51:52 +0700

JAKARTA, POTRETRIAU.com - Pengurus pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) periode 2025-2030 resmi dikukuhkan, Selasa (25/11/2025) di hall Dewan Pers, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, pendiri JMSI sekaligus pembina JMSI pusat, H. Mursyid Sonsang, CEO Promedia, Agus Sulistriyono, Ketua Umum (DPN KNARA) Wahida Baharuddin Upa, SH, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam struktur baru tersebut, Dahlan Iskan duduk sebagai Dewan Pembina, sementara Hendry Ch. Bangun menjadi Dewan Pakar.

Di jajaran pengurus harian, Dr. Teguh Santosa kembali didapuk sebagai Ketua Umum. Ia didampingi Dr. Eko Pamuji sebagai Wakil Ketua Umum, Ari Rahman sebagai Ketua Harian, Dr. Rahimandani sebagai Sekretaris Jenderal, Sabri sebagai Wasekjen, Akhiruddin Mahjuddin sebagai Bendahara Umum, serta Riza Awaludin sebagai Wakil Bendahara Umum.

Dalam kepengurusan yang baru ini juga duduk sebagai pengurus dia mantan pengurus JMSi Riau, yakni Satria Utama sebagai Sekretaris bidang Jurnalisme berkualitas dan Zulpen Zuhri sebagai Wakil Direktur LKBA.

Dalam sambutannya, Teguh Santosa mengungkapkan, JMSI kini memiliki sekitar 900 anggota, seluruhnya perusahaan media yang berbadan hukum dan siap membantu Dewan Pers untuk melakukan pendataan.

Teguh juga menegaskan komitmen JMSI menjaga ruang digital dari hoaks dan ujaran kebencian. Pada periode kedua ini, fokus JMSI juga diarahkan pada keberlanjutan bisnis perusahaan pers.

“Kami percaya wartawan profesional itu bekerja di media profesional. Pemilik media harus mampu mengelola usahanya dengan baik,” kata Teguh.

Untuk itu, ia mengungkapkan upaya pengurus JMSI untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. "Salah satunya adalah dengan Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia, kita akan kembangkan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak," ujarnya.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menegaskan pentingnya ekosistem media yang kuat di tengah perubahan zaman.

Menurutnya, kebutuhan manusia terhadap informasi kini sama vitalnya dengan kebutuhan akan udara dan air. Karena itu, ia menilai siapa pun yang mampu mengelola bisnis informasi dengan baik akan bertahan.

“Makanya siapa yang bisa mengemas bisnis informasi itu pasti sukses karena di manapun orang juga informasi bahkan peradaban ini kan bermula dari pada awalnya dalam ide. Semua peradaban itu bermula dari ide-ide,” ucapnya.

Sementara itu, Dewan Pakar JMSI Hendry Ch. Bangun menyoroti menurunnya pemerataan kualitas wartawan setelah era pelatihan intensif seperti workshop di masa Orde Baru.

"Sekarang ada uji kompetensi wartawan (UKW) memangnya sama kualitas wartawan utama di Sulawesi, Sumatera, Jawa? karena hanya uji kompetensi enggak ada workshop. kalau dulu namanya upgrading," bebernya.

Menurut Hendry, UU Pers perlu diamandemen agar pemerintah memiliki ruang untuk ikut memberdayakan media secara lebih konkret, termasuk memberikan pelatihan rutin bagi wartawan di seluruh Indonesia.

“Jadi teman-teman sekalian kita harus terus menyuarakan agar pemerintah berkontribusi minimal memberi pelatihan katakanlah 1.000 wartawan dalam satu tahun, enggak banyak, mungkin enggak sampai Rp 1 triliun, di situ lalu kita bicara mengenai nasionalisme kebangsaan," pungkasnya.

Berikut Susunan Pengurus JMSI Periode 2025 - 2030 :

Dewan Pembina

Ketua: Dahlan Iskan

Anggota:

Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E.

DR. Agung Dharmajaya

DR. Akbar Faisal

H. Mursyid Sonsang

DR. (H.C) Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, FIPR

DR. Syahganda Nainggolan

Dewan Pakar

Ketua: Hendry Ch. Bangun

Anggota:

Adhi Ferdiya

Akbar Endra

Arief Gunawan

Drs. Big Solon Sihombing

DR. Hendri Satrio

Jayanto Arus Adi

Mulia Siregar

Rizka Septiana

Syahrial Nasution

Ketua Umum : DR. Teguh Santosa

Wakil Ketua Umum : DR. Eko Pamuji

Ketua Harian : Ir. Ari Rahman

Sekretaris Jenderal : DR. Rahimandani

Wakil Sekjen : Sabri, SKM., M.Kes

Bendahara Umum : Akhiruddin Mahjuddin, S.E., Ak., M.E.

Wakil Bendum : H. Riza Awaluddin, S.E.

Bidang Organisasi

Ketua : DR. Faisal Mahrawa

Sekretaris : Yayan Sopyani Al Hadi

Bidang Jurnalisme Berkualitas

Ketua : Dino Umahuk

Sekretaris : Satria Utama Batubara

Anggota : Ninding Julius Permana

Bidang Platform Digital

Ketua : Mashudi

Sekretaris : M. Iqbal

Bidang Potensi Daerah

Ketua : Raja Pane

Sekretaris : Tatang Suherman

Bidang Usaha dan Pendanaan

Ketua : H. Syarif Hidayatullah S.Kom, M.Ikom

Sekretaris : Opi Yunari Purwaningsih

Anggota: Edi Kuswanto

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Ketua : I Wayan Sudane

Sekretaris : Irwansyah

Lembaga Kerjasama Bisnis dan Advokasi

Direktur : Budi Nugroho

Wakil Direktur : Zulpen Zuhri

Sekretaris : Revy Alicya

Utusan Bidang Luar Negeri

Yophiandi Kurniawan

Sekretariat

Kepala : Riki Susanto

Anggota :

Nurfaizah Al Adabiyah

Jamaluddin

Penasehat Hukum

Novermal Yuska, S.H., M.H.

Hardi Firman, S.H., M.H.

Eko Sembiring, S.H.(*)

Evaluasi Pelaksanaan Pasca Pleno Cabang: Bukti Bobroknya Kader HMI Cabang Jambi Memahami Anggaran Rumah Tangga

Tue, 25 Nov 2025 02:23:16 +0700

JAMBI, POTRETRIAU.com - Evaluasi pelaksanaan pasca pleno cabang kembali menegaskan lemahnya pemahaman sebagian kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi terhadap Anggaran Rumah Tangga (ART). Proses yang seharusnya menjadi ruang penegakan konstitusi justru memperlihatkan ketidaktahuan kader, bahkan pengurus, terhadap aturan baku dalam sistem persidangan organisasi.

Salah satu persoalan paling krusial ialah penetapan naiknya suara komisariat, yang telah disahkan secara sah di dalam sidang pleno cabang. Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang setelah Konferensi Cabang. Namun keputusan final itu justru dibawa kembali oleh kepengurusan cabang ke Rapat Harian (Rahar) Cabang, sebuah tindakan yang dinilai menyimpang dari ketentuan ART.

Dalam ketentuan ART HMI, pleno cabang memiliki kedudukan strategis sebagai forum permusyawaratan yang keputusannya bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur organisasi. Pleno diposisikan sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Konferensi Cabang dan memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan penting, termasuk persoalan hak suara setiap komisariat. Karena itu, setiap keputusan yang muncul dari pleno tidak dapat dibatalkan ataupun ditafsirkan ulang oleh forum yang memiliki tingkat kewenangan lebih rendah.

Sementara itu, Rahar Cabang secara tegas hanya dimandatkan sebagai pelaksana keputusan, bukan lembaga peninjau ulang. Fungsi Rahar terbatas pada implementasi dan tindak lanjut terhadap hasil pleno ataupun konferensi. Membawa kembali keputusan pleno ke Rahar untuk diperiksa atau dipertanyakan merupakan praktik yang melampaui kewenangan, sekaligus menunjukkan ketidaksesuaian dengan mekanisme organisasi yang telah diatur secara konstitusional.

Narasi ini memperjelas bahwa keputusan yang telah ditetapkan dalam pleno sebenarnya tidak memiliki ruang untuk diganggu gugat oleh Rahar. Fakta bahwa keputusan tersebut tetap dibawa ke forum harian menjadi bukti nyata bahwa sebagian kader dan unsur pimpinan cabang belum memahami hierarki forum organisasi sebagaimana diatur dalam ART. Peristiwa ini sekaligus mencerminkan betapa rapuhnya kesadaran akan pentingnya mematuhi sistem persidangan yang berlaku.

Memperingati Hari Pohon Sedunia : BDPN Melaksanakan Penanaman 10.000 Mangrove di Sungai Bandung Desa Tanjung Pasir

Sun, 23 Nov 2025 13:33:55 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Indragiri (Unisi) dan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Husada Gemilang (Huge) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove sebanyak 10.000 pohon dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia, yang jatuh pada 21 November. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 November 2025 di kawasan Sungai Bandung, Desa Tanjung Pasir.

Aksi penanaman mangrove ini menjadi wujud nyata kepedulian BDPN terhadap kesadaran masayarakat setempat, kabupaten, kota, provinsi, negara bahkan dunia. akan pentingnya ekosistem mangrove dan keberlanjutan ekosistem pesisir, sekaligus langkah konkret dalam menghadapi ancaman abrasi yang kian meningkat.

Kegiatan ini melibatkan unsur pemuda, masyarakat setempat, serta para relawan. kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusias dan semangat gotong royong.

Ketua BDPN Zainal Arifin Hussein, S.E., M.E dalam kesempatannya menyampaikan bahwa penanaman mangrove bukan hanya seremonial, tetapi gerakan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan demi generasi mendatang.

"Mangrove dipilih karena perannya yang vital dalam menjaga stabilitas pesisir, melindungi habitat biota laut, serta membantu menyerap 4 sampai 5 emisi karbon, lebih banyak dari hutan daratan." Ungkapnya.

Sementara itu Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan yang diwakili oleh Sekertaris Umum Mengatakan bahwa mangrove itu sangat penting karena merupakan habitat bagi hewan-hewan laut.

"Mengapa Mangrove Penting? Karena dapat melindungi pesisir dari abrasi, tsunami, dan Habitat penting bagi ikan, udang, kepiting, burung, dan satwa lainnya. Mangrove juga mampu menjaga kualitas air dengan menyaring limbah dan sedimen." Ungkapnya.

"Selain itu, mangrove juga merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir." Tambahnya.

Kegiatan ini berlangsung dengan meriah, dengan pesan kebersamaan agar masyarakat terus menjaga kelestarian alam, terutama kawasan pesisir yang menjadi benteng terakhir dari berbagai dampak perubahan iklim. BDPN berharap aksi ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk ikut terlibat dalam upaya penghijauan dan konservasi lingkungan.

Kegiatan ini dihadiri oleh project directur FOLU NC, Direktur utama BPDLH, kordinator Jikalahari, PPIU MP4CR Riau, Kepala KPH MANDA, ketua IKDR, ketua PPI Inhil, Masyarakat Adat Duanu Nuswantara (MADN), Camat Tanah Merah yang di wakili Sekretaris Camat, Kapolsek Tanah Merah, Danramil Tanah Merah dan Kades Tanjung Pasir.

APPSI Inhil Hadiri Pengukuhan dan Perayaan HUT PSMTI Kabupaten Indragiri Hilir

Sun, 23 Nov 2025 13:21:34 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kabupaten Indragiri Hilir turut menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Inhil sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun PSMTI yang digelar meriah di Gedung PSMTI Jl. Pekan Arba, Tembilahan, Sabtu malam. (23/11/2025).

Kehadiran APPSI Inhil, yang diwakili langsung oleh Ketua APPSI Inhil Alex Saputra bersama para jajaran pengurus APPSI Inhil, menjadi bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat keharmonisan sosial, budaya, dan semangat kebersamaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Acara pengukuhan pengurus PSMTI Inhil tersebut menandai komitmen baru organisasi dalam berkontribusi bagi masyarakat melalui kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan pelestarian budaya.

Saat ditemui awak media, Ketua APPSI Inhil Alex Saputra menyampaikan apresiasinya kepada PSMTI Inhil yang selama ini aktif menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kami berharap PSMTI terus menjadi organisasi yang memberi dampak positif, memperkuat persatuan, serta mendukung kemajuan sosial dan ekonomi di Inhil, serta dalam kesempatan ini kami dari DPD APPSI Inhil juga mengucapkan Selamat dan Sukses atas pengukuhan ketua beserta para pengurus PSMTI Inhil masa bhakti 2025-2029,” ujarnya.

Acara perayaan HUT PSMTI berlangsung hangat dengan rangkaian kegiatan seremonial, penampilan budaya, serta ramah tamah yang dihadiri tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan unsur Forkopimda. Momentum ini juga menjadi ajang silaturahmi lintas etnis dan organisasi untuk memperkuat semangat keberagaman di Inhil.

APPSI Inhil menegaskan komitmennya untuk terus membangun kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk PSMTI, dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pedagang pasar di Inhil.

15 Negara sahabat Hadiri Rakornas dan Seminar PPWI di HUT yang ke 18 Tahun

Tue, 11 Nov 2025 19:00:00 +0700

JAKARTA, POTRETRIAU.com-Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersiap menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 dirangkaikan dengan seminar nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selasa, 11 November 2025 di Hotel Sunlake, Jakarta Utara.

Acara di hadiri oleh 15 Perwakilan Negara sahabat, Perwakilan dari Pemerintah, TNI dan Polri serta DPD dan DPC seluruh Indonesia dan para undangan lainnya.
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dalam sambutannya kepada seluruh anggota PPWI di berbagai daerah, menyampaikan bahwa kegiatan tahunan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan kekompakan organisasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal.
“Walaupun kiprah PPWI sudah go international dan berada pada level dunia, namun harus diakui bahwa energi organisasi masih sangat lemah, rapuh, dan timpang. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan konkret dalam meningkatkan kemampuan organisasi, salah satunya melalui penguatan solidaritas dan kekompakan kita semua,” ujar Wilson.

Tujuan utamanya PPWI dibentuk adalah untuk mencerdaskan warga agar melek informasi serta mengedukasi warga agar mampu membuat berita atau kejadian di sekitar dan berita menjadi kongrit dan aktual.
Ia juga menyampaikan amanat kepada para anggota untuk berperan aktif mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan nasional sejalan dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Prabowo, kita terus mengawal serta menjadikan program yang telah di gagas dan sedang berjalan harus sampai ke akar rumput dan tidak mengalami penyimpanan dalam pelaksanaannya,"ucapnya

Acara pun tambah semarak dengan pemaparan para narasumber di samping pembekalan dan ilmu yang bermanfaat dalam beroganisasi kepada para peserta, dicermati dengan penuh antusias, dan acarapun di tutup dengan pembacaan doa serta pemotongan tumpeng yang di mulai oleh Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke di serahkan kepada Ibu Ketum dan selanjutnya kepada peserta lainnya diakhiri dengan ramah tamah serta hiburan yang sudah di persiapkan.

Disdukcapil Inhil Hadirkan Aplikasi "ADINDA" Untuk Memberikan Peryanan Kepada Masyarakat

Mon, 10 Nov 2025 16:24:28 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Terbaru, Disdukcapil menghadirkan aplikasi digital bernama “Adinda” (Aplikasi Digital Administrasi Kependudukan) yang diklaim lebih canggih, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Hal ini menjadi Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Aplikasi ini merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya, Nasi Uduk (Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan) yang diluncurkan tahun 2022. Kini, Adinda hadir dengan fitur lebih lengkap dan sistem pelayanan yang terintegrasi langsung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Disdukcapil Inhil, Meiza Hardi, menjelaskan bahwa aplikasi Adinda dirancang untuk menjawab tantangan pelayanan publik di era digital. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi kependudukan dapat dilakukan secara daring, mulai dari pengajuan dokumen, pengunggahan berkas, hingga pelacakan status pengurusan.

“Aplikasi Adinda kami hadirkan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan. Masyarakat cukup dari rumah, semua formulir dan berkas sudah bisa diunggah secara online tanpa harus antre di kantor Disdukcapil,” kata Meiza, saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (10/11/25).

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP), Aldi Kusnandar, menjelaskan bahwa aplikasi Adinda kini memiliki berbagai fitur unggulan yang membuat pelayanan administrasi kependudukan semakin efisien dan ramah pengguna.

Beberapa fitur utama di antaranya:

1. Layanan Administrasi Terpadu Online

Seluruh jenis layanan Adminduk seperti pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga pindah datang penduduk bisa dilakukan langsung melalui aplikasi tanpa tatap muka.

2. Formulir Digital Otomatis

Sistem Adinda menyediakan formulir digital yang otomatis menyesuaikan jenis layanan yang dipilih, sehingga meminimalkan kesalahan input data oleh pemohon.

3. Pelacakan Status Pengajuan (Tracking System)

Masyarakat dapat memantau sejauh mana proses pengajuan dokumen mereka diproses secara real time, mulai dari tahap verifikasi hingga penerbitan dokumen.

4. Notifikasi Otomatis dan Verifikasi Cepat

Pemohon akan menerima pemberitahuan otomatis jika berkas sudah diverifikasi atau dokumen telah selesai diproses. Hal ini membuat pelayanan lebih transparan dan cepat.

5. Antarmuka Ramah Pengguna (User Friendly)

Tampilan aplikasi dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk pengguna pemula.

“Fitur-fitur dalam aplikasi Adinda dirancang agar masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan lebih cepat, tepat, dan tanpa kesalahan data. Semua sudah otomatis menyesuaikan kebutuhan layanan,” terang Aldi.

Selain itu, Adinda juga memungkinkan pengguna mengunggah dokumen pendukung seperti foto atau hasil pindai (scan) dengan format dan ukuran yang telah disesuaikan oleh sistem, sehingga proses verifikasi menjadi lebih akurat dan efisien.

Kadis Disdukcapil Inhil, Meiza Hardi, menambahkan bahwa aplikasi Adinda sudah tersedia di Play Store dan dapat diunduh secara gratis. Pihaknya kini tengah gencar melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan, agar seluruh masyarakat memahami cara penggunaannya.

“Kami ingin semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital. Pemerintah desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak dalam membantu warga yang ingin mendaftar atau mengaktifkan akun,” ujarnya.

Disdukcapil juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan aplikasi Adinda agar semakin responsif dan terintegrasi dengan berbagai sistem layanan publik lainnya.

“Ke depan, Adinda tidak hanya menjadi aplikasi pelayanan kependudukan, tapi juga pintu masuk menuju pelayanan publik digital terpadu di Kabupaten Inhil,” tutup Meiza.

Dengan hadirnya Adinda, masyarakat Inhil kini dapat menikmati kemudahan mengurus dokumen kependudukan dari genggaman tangan — lebih cepat, aman, akurat dan transparan.

Pelayanan Basis Online Disdukcapil Inhil Bentuk Aplikasi "Adinda"

Mon, 10 Nov 2025 16:23:24 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan tahap uji coba inovasi layanan terbaru berbasis digital bernama Aplikasi Adinda (Aplikasi Digital Identitas Administrasi Kependudukan). Uji coba ini menjadi langkah percepatan pelayanan adminduk agar lebih mudah, cepat, dan bebas calo.

Kepala Disdukcapil Inhil, Meiza Hardi, menyampaikan bahwa Adinda merupakan versi pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yakni Nasi Uduk (Sederhana Sekali Urus Adminduk). Inovasi ini lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang lebih efektif dan praktis.

“Dalam minggu ini kita mengeluarkan inovasi aplikasi Adinda sebagai pengembangan dari Nasi Uduk. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai bentuk administrasi kependudukan,” jelas Meiza.

Aplikasi Adinda menyediakan fitur pengurusan adminduk lengkap, mulai dari formulir, persyaratan, hingga pengiriman dokumen secara online. Dengan sistem satu akun untuk urusan satu keluaga dalam KK, aplikasi ini lebih aman dan terintegrasi.

“Aplikasi Adinda ini sengaja kita buat agar masyarakat dapat mengurus sendiri seluruh dokumen kependudukan. Semua fitur sudah tersedia di dalamnya. Di manapun masyarakat berada, mereka bisa memproses berkasnya lewat aplikasi,” tambah Meiza.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) Disdukcapil Inhil, Aldi Kusnandar, menegaskan bahwa melalui aplikasi Adinda masyarakat tak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil. Semua layanan tersedia secara online, termasuk tanda tangan elektronik.

“Sekarang masyarakat jauh lebih mudah mengurus berkasnya. Semua sudah tersedia di aplikasi, termasuk tanda tangan elektronik dan layanan administrasi lainnya,” terang Aldi.

Ia juga memastikan bahwa Disdukcapil tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk menguruskan dokumen adminduk milik warga. Namun, ia tetap membuka ruang bagi masyarakat yang memahami sistem ini untuk membantu melakukan pendampingan.

“Disdukcapil Inhil tidak melimpahkan kewenangan kepada siapapun untuk mengurus administrasi kependudukan. Namun kami menganjurkan agar masyarakat yang belum paham dapat didampingi atau diajari dalam penggunaan aplikasi Adinda,” tegasnya.

Aliansi Mahasiswa Nusantara Riau Gelar Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Dukung Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

Sun, 09 Nov 2025 19:34:46 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPW AMAN) Riau menggelar kegiatan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi AMAN Riau dengan tema “Mendukung Pemberian Gelar Pahlawan kepada Jenderal Besar H.M. Soeharto”, pada Malam Minggu, bertempat di Cafe Top Anda Tembilahan. (08/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pemateri dari Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Inhil Aditya Prahara, SE, Aktivis Perempuan Inhil Susendra Delta, S. Pd, Ketua Harian DPD KNPI Inhil Sataril Gaffar, S. Pi, para Ketua Cipayung Plus, HMI Cab. Tembilahan, PC PMII Inhil, PD Hima Persis Inhil, IMM Inhil, KAMMI Inhil, serta berbagai elemen mahasiswa, dan organisasi kepemudaan.

Dalam dialog tersebut, para narasumber memaparkan pandangan mengenai kontribusi besar Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, terhadap pembangunan nasional dan stabilitas negara pada masanya.

Ketua Koordinator Wilayah AMAN Riau, Dani Tri Asmono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk refleksi sejarah dan penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa.

“Soeharto telah memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, dan stabilitas nasional. Karena itu, kami mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada beliau,” ujar Dani.

Selain dialog kebangsaan, acara juga ditandai dengan pembacaan dan deklarasi dukungan untuk pemberian gelar Pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto oleh seluruh peserta yang hadir. Deklarasi tersebut menjadi simbol komitmen mahasiswa, pemuda dan Cipayung yang ada di Tembilahan untuk terus menjaga semangat nasionalisme dan menghargai jasa para tokoh bangsa.

"Dan kami juga secara bersama membacakan Deklarasi serta pernyataan sikap DPW AMAN Riau, dengan beberapa poin penting yakni: Pertama, Kami mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum H. M. Soeharto, sebagai bentuk penghargaan atas jasa besar beliau dalam menjaga stabilitas nasional, membangun kemandirian ekonomi, serta meletakkan fondasi pembangunan bangsa Indonesia, kedua Kami mengakui dan meneladani nilai-nilai kepemimpinan, ketegasan, dan pengabdian beliau, yang menjadi inspirasi bagi kami, generasi muda, untuk terus berjuang, berkarya, dan berkontribusi nyata bagi negeri, ketiga Kami (DPW AMAN) Riau menyatakan kesiapan untuk

mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran, sebagai wujud partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan berkeadilan, Dengan semangat kebersamaan, nasionalisme, dan cinta tanah air,

kami berkomitmen untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan, menjadi penggerak perubahan positif bagi bangsa Indonesia dan Provinsi Riau". Tutup Dani.

Kegiatan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi AMAN Riau ini diakhiri dengan seruan bersama untuk memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda, sebagai penerus perjuangan bangsa dengan slogan "Mahasiswa Bersatu! Nusantara Kuat! Indonesia Emas! (AMAN! AMAN! AMAN!)". (SY)

DPW Aman Gelar Deklarasi dan Dialog Kebangsaan "Mendukung Pemberian Gelar Pahlawan Terhadap Soeharto"

Sun, 09 Nov 2025 19:06:19 +0700

INHIL, POTRETRIAU.com - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Riau menggelar Deklarasi dan Dialog Kebangsaan dengan tema “Mendukung Pemberian Gelar Pahlawan Terhadap Soeharto” pada Minggu malam, 8 November 2025, bertempat di Cafe Top Anda, Tembilahan.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi serta ruang diskusi bagi mahasiswa dan pemuda untuk menelaah kembali peran penting Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. Soeharto, dalam perjalanan sejarah bangsa.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat Indragiri Hilir (Inhil). Kehadiran mereka menunjukkan antusiasme terhadap upaya mengangkat kembali nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan nasional yang dinilai masih relevan dalam konteks pembangunan bangsa saat ini.

Dalam dialog tersebut, sejumlah pembicara menyoroti kiprah Soeharto selama masa pengabdiannya, baik di bidang ekonomi, stabilitas nasional, maupun ketahanan pangan. Para peserta menilai, keberhasilan Orde Baru dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia yang patut dihargai secara objektif.

Ketua DPW AMAN Riau dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan bentuk refleksi atas jasa-jasa tokoh bangsa yang telah berkontribusi besar bagi negara.

"Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air kita di kalangan generasi muda." Tegasnya.

Selain deklarasi dukungan, acara juga diisi dengan sesi dialog interaktif yang menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan pemerhati sejarah diantaranya, Sataril Gaffar, S.Pi, Selaku Ketua Harian Komite Nasional Pemuda Indonesian (KNPI) Inhil, Aditiya Prahara, S.E, selaku ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Inhil dan Susendra Delta selaku Aktivis Perempuan Inhil.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan yang berkembang, namun seluruh peserta sepakat bahwa menilai sejarah harus dilakukan secara adil, tanpa mengesampingkan jasa dan pengabdian seseorang terhadap bangsa dan negara.

Kegiatan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama oleh perwakilan Aliansi Mahasiswa Nusantara yang menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Dengan semangat kebangsaan yang menggelora, acara ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga persatuan, menghormati sejarah, dan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Sedang Berlangsung, Dialog Kebangsaan dan Deklarasi AMAN Riau Dukung Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Sat, 08 Nov 2025 20:52:05 +0700

INHIL, POTRETRIAU.COM - Kegiatan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Riau saat ini tengah berlangsung dengan tema “Mendukung Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto.” Acara ini digelar sebagai bentuk refleksi terhadap peran besar Presiden ke-2 Republik Indonesia, H. M. Soeharto, dalam membangun bangsa dan menjaga stabilitas nasional pada masanya bertempat di cafe Top Anda, Tembilahan, Malam Minggu (08/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 50 peserta yang terdiri dari para Narasumber, sejumlah tokoh mahasiswa, akademisi, serta perwakilan organisasi kepemudaan di Riau. Dalam dialog tersebut, para narasumber membahas kiprah Soeharto dalam pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan penguatan ideologi Pancasila.

Ketua Koordinator Wilayah DPW AMAN Riau menyampaikan bahwa deklarasi ini merupakan bentuk apresiasi dan dorongan moral agar pemerintah pusat memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto atas jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia.

Ada tiga Narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu : Sataril Gaffar S.Pi selaku Ketua Harian DPD KNPI Inhil, Aditiya Prahara, S.E selaku Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Inhil dan Susendra Delta S.Pd selaku Aktivis Perempuan Inhil.

Acara berlangsung dengan antusiasme tinggi, diwarnai semangat nasionalisme dan diskusi terbuka dari para peserta. Selain dialog, kegiatan ini juga diakhiri dengan pembacaan naskah deklarasi dukungan oleh seluruh perwakilan mahasiswa yang hadir.

Satpolairud Polres Indragiri Hilir Gelar Aksi Bersih Pantai dan Sungai di Pulau Burung dalam Program “JALUR”

Sat, 08 Nov 2025 18:05:08 +0700

INHIL, POTRETRIAU.COM - Dalam rangka mendukung Program Jelajah Riau Untuk Rakyat (JALUR), Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan sosial berupa aksi Bersih Pantai dan Sungai di wilayah pesisir Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, pada Sabtu (8/11/2025) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB ini melibatkan personel Satpolairud Polres Indragiri Hilir bersama masyarakat setempat. Mereka bergotong royong membersihkan tumpukan sampah, terutama sampah plastik, yang menumpuk di sepanjang pesisir sungai dan kawasan pantai Pulau Burung.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora S.H. S.I.K, Melalui Kasat Polairud AKP Agus Susanto SH. MH, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan hidup, sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui program JALUR.

Melalui kegiatan bersih pantai dan sungai ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini antara lain: meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, berkurangnya volume sampah plastik di wilayah pesisir, serta terwujudnya dukungan terhadap implementasi Polri Presisi.

Pandangan Praktisi Hukum Riau: OTT KPK terhadap Gubernur Riau Sarat Kejanggalan Prosedural

Wed, 05 Nov 2025 22:12:21 +0700

INHIL, POTRETRIAU.COM - Tembilahan, 6 November 2025. Dr.(c) Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., M.H., C.P.L., praktisi hukum dan Managing Partner YPS Law Office & Partners, menilai bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau terhadap Gubernur Abdul Wahid dan sejumlah pejabat Dinas PUPR-PKPP memiliki kejanggalan hukum acara yang signifikan.

Menurutnya, berdasarkan keterangan resmi KPK sendiri, OTT tersebut berawal dari aduan masyarakat dan tidak melalui proses penyelidikan formal sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun UU KPK.

“OTT merupakan tindakan luar biasa yang hanya sah bila memenuhi unsur tertangkap tangan sebagaimana Pasal 1 angka 19 KUHAP. Dalam kasus ini, yang diamankan bukan pelaku yang sedang melakukan tindak pidana, melainkan pejabat struktural dan Kepala UPT yang justru menjadi pihak yang dipaksa,” ujarnya.

Delik Pemerasan Tak Tepat Dibungkus OTT

Dr.(c) Yudhia menjelaskan bahwa delik pemerasan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor bersifat administratif dan berproses, bukan perbuatan spontan seperti suap yang bisa dibuktikan melalui OTT.

“Pemerasan jabatan memerlukan pembuktian adanya tekanan atau ancaman nyata, bukan sekadar interpretasi perintah atau kebiasaan birokrasi. Jika perbuatannya sudah berlangsung lama dan uangnya diserahkan jauh hari sebelumnya, maka itu bukan lagi OTT, melainkan hasil pengembangan penyidikan,” jelasnya.

Kepala UPT Justru Korban Pemerasan

Ia menambahkan bahwa dari konstruksi fakta yang diungkap KPK sendiri, para Kepala UPT justru merupakan korban dari tekanan jabatan, bukan pelaku korupsi.

“Mereka menyerahkan dana di bawah ancaman mutasi dan tidak memperoleh keuntungan apa pun. Secara hukum, posisi mereka lebih tepat sebagai saksi korban, bukan pihak yang diamankan dalam OTT,” kata Yudhia.

Seruan Penegakan Hukum yang Adil dan Prosedural

Lebih jauh, Dr.(c) Yudhia menekankan pentingnya menegakkan hukum dengan asas due process of law dan proporsionalitas.

“Kita tentu mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan mengorbankan prosedur hukum dan hak-hak orang yang seharusnya dilindungi. OTT yang tidak memenuhi syarat formil justru berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” tegasnya.

Sebagai praktisi hukum di Riau, ia mengajak semua pihak untuk menunggu proses hukum dengan kepala dingin dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

“Kalau memang ada unsur pemerasan, buktikan dengan dua alat bukti sah, bukan sekadar asumsi komunikasi birokratis. Keadilan harus ditegakkan melalui proses, bukan persepsi,” tutupnya.

Gubernur Riau Menerima 4,05 Milyar Selama 7 Bulan dan Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Wed, 05 Nov 2025 17:52:21 +0700

JAKARTA, POTRETRIAU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau (AW), (DN) selaku tenaga ahli gubernur Provinsi Riau dan Kadis PUPR Riau (MAS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek Jalan dan jembatan wilayah 1 sampai 6 dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Pada hari Rabu (05/11/2025).

Penetapan tersangka tersebut diumumkan setelah KPK melakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi dan pengumpulan bukti terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan gratifikasi.

Berawal dari pertemuan disalah satu Cafe di kota Pekanbaru pada bulan Mei 2025 antara (FRW) selaku sekertaris dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dengan 6 kepala UPT wilayah 1 sampai dengan 6 dinas PUPR PKPP, untuk membahas kesanggupan pemberian Fee kepada (AW) sebesar 2,5 % berdasarkan penambahan anggaran pada tahun 2025 yang akan dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan di wilayah 1 sampai 6 dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 M menjadi 177,4 M.

Kemudian (FRW) menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada (MAS) selaku kepala dinas PUPR PKPP riau. Namun (AW) merepresentasikan (AW) meminta fee sebesar 5% atau 7 M. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut diancam dengan pencopotan atau mutasi dari jabatan. Istilah ini kemudian disebut dengan istilah "Jatah Preman".

Selanjutnya seluruh kepala UPT wilayah dinas PUPR PKPP riau serta sekertaris dinas PUPR PKPP riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee yang diberikan kepada (AW) sebesar 5% atau 7 M. Dari besaran jatah tersebut setidaknya terjadi 3 kali setoran kepada (AW). Pada bulan Juni 2025 sebesar 1,6 M, agustus 2025 sebesar 1,2 M, november 2025 1,2 M. Total pemberian dari bulan Juni sampai November 2025 sebesar 4,05 M dari total perjanjian sebesar 7 M.

Kemudian dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK meperoleh barang bukti uang dalam bentuk pecahan asing. "Sesaat setelah mengamankan Saudara (AW) dan (TM) secara paralel, tim KPK juga melakukan penggeledahan dan menyegel rumah saudara (AW) di Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan tersebut tim mengamankan barang bukti berupa uang dalam bentuk pecahan asing, yakni 9 ribu ponsterling dan 3 ribu USD atau jika dikonfersi dalam bentuk rupiah senilai 800 juta rupiah, sehingga rangkai dari total OTT ini senilai 1,6 M". Ungkap KPK dalam Konferensi Pers.