JAKARTA, POTRETRIAU.com - Perbincangan tentang besaran tunjangan kinerja (tukin) para pegawai pajak yang tinggi kembali menjadi topik hangat di kalangan netizen.

Baru-baru ini, publik dibuat ramai dengan kasus penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo oleh Mario Dandy Satrio (20). Namun, selain kasus penganiayaan tersebut, banyak yang kemudian menelisik lebih jauh terkait dengan gaya hidup mewah keluarga dan kekayaan Rafael pribadi, termasuk informasi tentang tak dibayarnya pajak kendaraan oleh yang bersangkutan.

Hempri Suyatna, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajahmada (UGM) menilai perlu adanya evaluasi terkait besaran tukin yang tinggi pada para pegawai pajak. Terutama jika tukin yang tinggi itu tak berdampak pada kinerja para pegawai.

"Apakah dengan tukin tinggi berkorelasi terhadap peningkatan kinerja," ujarnya.

Hempri juga menambahkan bahwa pemberian tukin yang tinggi harus diiringi dengan reformasi birokrasi yang baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hempri juga menyebutkan bahwa tukin yang tinggi seharusnya dapat menciptakan pegawai yang tidak mudah kena suap dan lainnya. Namun, dengan adanya kasus penganiayaan anak pejabat pajak belakangan ini, menurutnya pemberian tukin tinggi belum sesuai dengan sasaran dan manfaatnya tak maksimal.

Oleh karena itu, evaluasi rutin terkait dengan tukin perlu dilakukan dan jika tukin tak membawa manfaat yang baik, maka tukin tersebut harus diturunkan.

Evaluasi terhadap besaran tukin yang tinggi pada para pegawai pajak menjadi penting terutama dalam konteks pemberantasan korupsi dan optimalisasi pajak.

Meskipun tukin yang tinggi berbeda-beda di masing-masing kementerian, diharapkan dapat sejalan dengan kinerja para pegawai dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Evaluasi rutin terkait tukin perlu dilakukan agar pemberian tukin dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para pegawai dan masyarakat.

Sumber : GoRiau.com /  Editor : Must