PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Wan Thamrin Hasyim akan dilantik sebagai gubernur Riau definitif pada tanggal 10 Desember mendatang di Istana Negara, Jakarta. Dengan demikian Wan Thamrin tersebut menjadi gubernur ketiga dalam satu periode, 2014-2019, setelah Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman.

Terkait pelantikan tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Islam Riau (UIR), Dr Moris Adidi Yogia mengatakan bahwa pelantikan Wan Thamrin sebagai gubernur Riau definitif hanya simbol untuk mengisi kekosongan jabatan tertinggi di Riau, sehingga terlalu kecil dampaknya untuk pemerintahan Riau ke depan.

"Posisi Wan Thamrin ini hanya untuk mengisi kekosongan jabatan pimimpin Riau yang tersisa lebih kurang dua bulan lagi," kata Moris , Kamis (6/12/2018).

Karena itu, sebut dia, masyarakat harus berpikir gubernur Riau bukan menjadi ukuran kinerja pemerintahan sebelumnya tapi hanya melanjutkan pemerintahan sebelumnya.

"Jadi posisi Wan Thamrin tak bisa jadi ukuran, bahwa pemerintahan yang lalu tak mampu melaksanakan anggaran yang baru disahkan dua pekan lalu," ujarnya.

Meski begitu, Moris menyatakan pelantikan Wan Thamrin memiliki dampak plus dan minusnya bagi Pemerintah Provinsi Riau ke depan.

Plusnya, Riau memiliki pengambil keputusan tertinggi yakni Gubernur Riau, karena Wan Thamrin memiliki kewenangan lebih dibanding posisinya sebagai pelaksana tugas (Plt).

"Itu memang diharuskan dalam kondisi pelaksanan anggaran yang baru disahkan. Sehingga pelaksaan anggaran bisa melaksanakan sesuai program kerja," cakapnya.

Sedangkan segi minusnya, kata Moris, meski Wan Thamrin dilantik sebagai gubernur definitif namun masyarakat tidak bisa mengukur hasil kinerjanya.

"Jadi tidak ada dasar ukuran kinerja. Sementara dalam sistem penganggaran pemerintahan berbasis kinerja, sehingga ketika ada kelemahan posisi beliau tidak bisa disalahkan, sebab masa kerja beliau menjabat gubernur Riau," tukasnya.