POTRETRIAU.com - Soal Program Dana Desa yang yang dibangga-bangga Presiden Jokowi ternyata menuai perdebatan, bahkan kabarnya Fraksi PDI Perjuangan di DPR pernah menolak anggaran dana desa saat pembahasan UU 6/2014 tentang Desa.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).

"Pada masa itu justru PDIP yang menolak dana desa," ujar Hidayat seperti dilansir RMOL.com.

Pernyataan politisi senior PKS ini merespons klaim Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyebut dana desa ada karena Presiden Joko Widodo. Jokowi bersama Tjahjo adalah politisi PDIP.

Untuk itu Hidayat meminta, Tjahjo harus merevisi pernyataannya. Apalagi saat itu Tjahjo masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP.

"Jadi saya berharap besok Pak Mendagri mengkoreksi deh," tukasnya.

Pada tahun 2014, Fraksi PDIP tidak mendukung secara utuh pelaksanaan UU Desa.

Dalam proses pembahasan UU tersebut, partai pimpinan Megawati Soakrnaputri itu adalah satu-satunya fraksi yang tidak mendukung alokasi dana desa sebesar 10 persen dari APBN.

Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo disebut telah keblinger dengan melontarkan pernyataan dana desa ada karena Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian disampaikan Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/2).

"Saya rasa mendagri keblinger. Klaimnya terkesan gebyah uyah (sama rata)," tegas Andrianto.

Andrianto menegaskan, pernyataan keblinger semacam itu membuat Tjahjo tak ubahnya seperti tim sukses (timses) pasangan capres-cawapres. Dalam hal ini Joko Widodo-Maruf Amin.

"Sudah mirip timses," sergah Andri--sapaan akrabnya

Semestinya, lanjut Andri, sebagai pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mendagri Tjahjo harus memberi contoh yang baik tentang menjaga netralitas dalam ajang Pemilu.

"Ini jadi titik lemah Jokowi. Selalu main klaim," demikian Andri. (RSY)

 Editor : Hairul