Bibit Harus Berkualitas, Produktivitas Sawit Minimal 7 Ton, DPP LPPNRI Riau:Jangan Ada Permainan
POTRETRIAU.com - Presiden Joko Widodo menegaskan produktivitas tanaman kelapa sawit bisa meningkat karena penggunaan bibit yang berkualitas baik.
Maka itu, sebut Presiden RI yang sudah masuk 2 periode ini, program sawit rakyat atau peremajaan kebun sawit harus bisa mewujudkan produktivitasnya.
Jadi, pemerintah daerah harus segera mengoptimalkan kegiatan peremajaan ini. Tentunya, dengan catatan hasil produktivitasnya buah sawit haruslah meningkat.
- IPW sebut penunjukan Badrodin bisa redakan konflik di tubuh Polri
- Rizal Ramli: Saya Sudah Ingatkan, Pemerintah Sibuk Membantah
- Penentuan Nasib merpati Yang Pernah Jaya Di tahun 90-an di Perpanjang Hingga 17 Oktober 2018
- 5 Trik Licik Penjual Tak Disadari Pembeli
- Harga Kelapa Anjlok Pedagang juga kena imbasnya
"Sekarang ini satu hektare menghasilkan hampir 4 ton. Dengan program peremajaan harus mencapai 7 atau 8 ton per hektare, " kata Presiden yang mudah senyum ini, usai peresmian implementasi Program B30 di SPBU Pertamina Jalan MT Haryono Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019) lalu.
Presiden menyebutkan program tersebut akan dilanjutkan kedepannya. Dengan target 500.000 hektare dalam waktu tiga tahun kedepan.
"Kita punya dana Rp20 triliun lebih untuk program peremajaan kelapa sawit ini. Negara lain bisa meningkatkan produktivitas, kita harus bisa juga,"ujarnya.
Ketua DPP Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Riau, Dedi Syahputra Sagala mengatakan, pihaknya siap mensukseskan program Presiden Joko Widodo untuk program peremajaan sawit ini di Riau
Untuk itu, tegas Dedi, kepala daerah dan kepala dinas terkait harus bisa bersama mewujudkannya.
"Jangan sampai ada permainan dalam program ini. Apalagi, sampai ada kepala dinas yang bermain proyek peremajaan sawit ini. Jelas sudah perintah pak Jokowi. Kita kawal ini agar berjalan sukses di Riau, "ucapnya.
DPP LPPNRI Riau, sebut dia, akan melakukan inventarisir, keluhan dan permasalahan yang ada dari petani nantinya pada program replanting atau peremajaan sawit di daerah kabupaten/kota se Riau.
"Jika ada catatan negatif. Kita pasti laporkan dengan bapak Presiden melalui DPN LP PNRI . Jangan ada permainan dalam pengerjaannya. 444Karena targetnya jelas. Apalagi sampai ada kepala dinas yang bermain proyek. Semoga tidak adalah itu semua, "ungkapnya.***
Tulis Komentar