Jembatan Suramadu Digratiskan, Diduga Ada Unsur Politik Dan Memberatkan APBN
POTRETRIAU.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) untuk mengakomodir keluhan masyarakat sekitar yang menganggap tarifnya mahal.
Keputusan tersebut memang mengundang banyak pertanyaan, apalagi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. Lantas apakah keputusan tersebut mengandung unsur politik?
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan, keputusan Presiden Jokowi bisa saja mengandung unsur politik.
- Kampanye ke Pesantren Tegal, Prabowo disambut Meriah Banser NU
- Berkarya Pakai Simbol Soeharto Untuk Kampanyekan Prabowo-Sandi
- Tidak Terima disebut Penyebar hoaks, Fadli Zon Tantang Kubu Jokowi Hitung-hitungan Berita Bohong
- Alasan Prabowo Tetap Berkecimpung di Dunia Politik: Elite Kita Gagal Mengelola Negara
- 31 juta Pemilih Belum Masuk DPT
"Terus apakah politis, ya tentu kan di Madura banyak basis NU, bisa saja tahun politik itu apa saja bisa urusan politik," kata Agus, Jakarta, Sabtu (27/10/2018).
Agus juga menilai bahwa keputusan Presiden Jokowi menggratiskan Jembatan Tol Suramadu akan memberatkan APBN. Pasalnya, APBN harus mengalokasikan anggaran kepada Kementerian PUPR untuk biaya perawatan jembatan dan jalan tersebut.
"Tapi tidak masalah, karena itu sudah keputusan negara, ini dibebaskan, supaya bebannya langsung ke Bina Marga, untuk jalan dan jembatan ya masuk ke APBN untuk perawatannya, sudah praktis itu," jelas dia.
Tulis Komentar