PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman meminta agar Pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pokok setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Pemerintah harus menjaga stabilitas harga komoditi sembako. Karena ini menjadi kebutuhan masyarakat apapun situasinya. Jangan sampai karena ada kebijakan satu timbul persoalan lain. Seperti misalkan harga cabai yang terlalu mahal, sampai masyarakat kesulitan membeli. Jangan sampai seperti itu. Harus ada jaminan dari pemerintah," kata Yulisman di Pekanbaru, Rabu.

Yulisman meminta agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengawasi lalu lintas harga sembako. Kenaikan BBM dikhawatirkan akan berimplikasi kepada sektor lain termasuk kebutuhan bahan pokok sehingga makin mempersulit kondisi masyarakat yang ekonominya baru pulih pasca pandemi.

"Kita minta agar dicek kelapangan, turun langsung. Jangan sampai ada yang memanfaatkan momen seperti ini menaikkan harga sehingga semakin mempersulit masyarakat," kata Politisi Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan solusi yang tepat. Sebab, tidak semua masyarakat terdampak imbas kenaikan BBM ini merasakan manfaat dari program tersebut.

"Ketika memilih selamatkan APBN tapi rakyat dibiarkan sengsara. Itu bukan pilihan ideal. Yang menjadi pertanyaan saya berapa besar BLT yang diakomodir pusat ini dapat menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak. Bisa kita katakan, dampak dari kenaikanBBM ini dirasakan hampir seluruh masyarakat," ucapnya.

Hardianto mengatakan efek domino yang terjadi dari kenaikan bahan bakar minyak akan mempengaruhi berbagai sektor termasuk kenaikan harga transportasi, kebutuhan pokok dan sektor lainnya.

"Tugas pemerintah harusnya bagaimana agar berpikir mencari solusi tidak dibebankan kepada masyarakat. Kita menilai seolah-olah negara ini sebagai perusahaan sehingga bebankan kepada konsumen yang merupakan masyarakat. Mewakili rakyat Riau kami sepakat untuk meminta pusat tinjau ulang kenaikan BBM ini," ucap Politikus Gerindra Riau itu.

Hardianto mengatakan menolak keras kebijakan ini. Menurutnya masih banyak solusi yang bisa dilakukan untuk menutupi subsidi yang disalurkan melalui APBN.