JAKARTA, POTRETRIAU.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Hafisz Tohir mengajak para wartawan dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) mengambil peran untuk menyukseskan acara Parlemen Negara G20 (P20).

Hafisz juga meminta KWP membantu DPR menyiarkan kabar-kabar baik tentang Indonesia di mata dunia. Terlebih, saat ini Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum parlemen dunia tersebut.

"P20 ini momen kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara kecil. Indonesia bukan negara ecek-ecek. Indonesia itu memiliki kekuatan parlemen yang luar biasa," ujar Hafisz, dikutip dari keterangan persnya, Senin (19/9/2022).

Dia mengatakan itu usai menjadi narasumber dalam Forum Diskusi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan KWP di Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9/2022).

Dalam diskusi yang bertemakan "Peran Pers dalam Menyukseskan P20 'Stronger Parliament for Sustainable Recovery'" itu, Hafisz mengungkapkan, DPR merupakan parlemen nomor tiga terbesar di dunia.

"Saya kira (P20) saatnya kita tunjukkan kepada dunia bahwa parlemen kita berdaya dan bisa membuat event yang besar seperti ini," ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, P20 menjadi momentum untuk transformasi energi. Sebab, energi yang selama ini menimbulkan polusi secara perlahan harus diganti dengan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Lebhi dari itu, kata Hafisz, harga energi fosil, seperti harga minyak dunia, sedang tidak stabil. Oleh karenanya, urgensi menuju energi hijau yang ramah lingkungan menjadi sangat krusial.
"Kalau kita lihat, terjadinya krisis global membuat melesetnya beberapa capaian-capaian ekonomi dunia versi World Bank,” katanya.

Dia mengatakan, World Bank telah melakukan tiga kali revisi pada 2022 terhadap pertumbuhan ekonominya.

“Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa transformasi energi ini tidak mudah juga untuk kita jalankan sesuai dengan perencanaan semula," terangnya.

Di hadapan para wartawan yang merupakan mitra DPR, Hafisz juga mengingatkan bahwa pers termasuk dalam empat pilar demokrasi.

"Pers berkewajiban menjadi tonggak untuk mengontrol jalannya berbagai kebijakan di suatu negara," ucapnya.

Sumber : Kompas.com /  Editor : Andi