PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Sejak Pansus Konflik Lahan DPRD Riau mengeluarkan rekomendasi sekitar dua bulan lalu, belum terlihat pihak eksekutif menjalankan rekomendasi tersebut. Muncul kekawatiran, rekomendasi Pansus ini sama nasibnya dengan rekomendasi Pansus DPRD Riau evaluasi perizinan HGU, IUP, HPH, HPHTI, HTR, IUPHTI, izin pertambangan, izin industri dan izin lingkungan hidup, yang sepertinya terabaikan.

Dimintai tanggapannya mantan anggota Pansus Konflik Lahan, Manahara Napitupulu menjelaskan Pansus telah menuntaskan kerjanya disaat menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dan eksekusinya ada ditangan pemerintah.

''Meskipun begitu DPRD Riau dalam hal ini komisi I dan II tetap melakukan fungsi pengawasan, pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh pemerintah," kata Manahara, Rabu (26/10/2022).

Namun dari informasi yang didapat politisi Demokrat ini sepertinya rekomendasi tersebut tidak berjalan, pasalnya di Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, konflik antara masyarakat dengan perusahaan tetap berlanjut.

''Baru-baru ini informasi yang saya dapat, perusahaan merusak tanaman kelapa sawit milik warga dan menggantinya dengan tanaman akasia, jadi ini tidak jalan," ujarnya.

Untuk itu anggota komisi IV DPRD Riau ini berharap media berperan dalam hal ini menjembatani dan mengkomunikasikan dengan perusahaan juga DLHK Provinsi Riau, agar DLHK betul-betul komitmen seperti yang mereka sampaikan dulu saat rapat dengan Pansus Konflik Lahan." Kalau sudah terjadi seperti ini, berarti DLHK mengabaikan," jelasnya.

Jika rekomendasi ini memang tidak dijalankan oleh pemerintah lanjut Manahara akan ada waktunya komisi I dan II meminta pimpinan DPRD Riau menyurati alamat-alamat dalam rekomendasi itu, untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi itu dijalankan.

"Karena kalau tidak disurati, kitapun disini tidak ada bahan untuk mengatakan apakah rekomendasi itu dilakukan atau tidak," imbuhnya.

Sumber : GoRiau.com /  Editor : Must