Inilah Format Lanjutan Liga 1 Tergantung Izin Pemerintah

JAKARTA, POTRETRIAU.com - Format lanjutan Liga 1 2022 menjadi pertanyaan setelah kompetisi vakum. Kehadiran penonton juga belum dipastikan, semua akan disesuaikan dengan izin pemerintah.

Besar kemungkinan format kompetisi akan berganti karena keterbatasan ketersediaan stadion. Setidaknya ada enam stadion yang tak bisa digunakan karena akan dipugar demi Piala Dunia U-20 2023.

Dengan kondisi itu, beberapa klub tak bisa untuk memainkan laga kandangnya seperti Persis Solo, Persebaya Surabaya, dan Bali United. Selain itu, ada juga rencana untuk memugar beberapa stadion untuk disesuaikan menjadi standar FIFA.

"Soal perubahan format, kompetisi tetap berjalan penuh. Hanya saja, bentuk sistemnya apakah home-away atau gelembung (bubble), itu akan sesuai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah," kata Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Juni Rachman, saat memberikan keterangan pers, Jumat (4/11/2022).

"Izin menunggu pemerintah, mudah-mudahan April (2023) harus harus selesai. Karena Mei ada Piala Dunia U-20 dan itu semua venue harus sudah steril, bahkan harus sudah beres dari November tahun 2022 ini," ujarnya menambahkan.

"Secara umum kita lihat skemanya home-away atau sentralisasi, lalu baru buat jadwal pertandingan. Nanti mengacu pada perizinan, jam tentu disesuaikan dengan broadcaster. Termasuk skema penonton bila nanti diizinkan dengan penonton," kata Direktur Operasional PT LIB Sudjarno.

Sementara itu, PT LIB memastikan kompetisi akan tetap berakhir April 2023. Setidaknya ada tiga opsi yang disiapkan PT LIB terkait kapan Liga 1 akan dilanjutkan.

Tapi operator kompetisi juga tak bisa memastikan opsi tersebut akan terlaksana. Sebab masalah izin kompetisi tetap akan diputuskan pemerintah selaku pemilik wewenang izin penyelenggaraan sepakbola.

"Ada beberapa opsi lanjutan Liga 1, pertama 18 November atau 25 November, dan 2 Desember. Untuk akhirnya, kompetisi selesai di tanggal 16 April (2023). Tidak bisa bergeser lebih dari 16 April," tutur Juni Rachman.

"Komunikasi dengan pemerintah selalu dilakukan. Katanya sudah ada lampu hijau, tetapi masih katanya. Kecuali kalau sudah ada izin tertulis. Sebelum RUPS Luar Biasa (PT LIB) tanggal 15 November nanti, semoga masalah izin sudah ada kepastian," tuturnya.


[Ikuti PotretRiau.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar