Banyak Masalah, Pendidikan dan Infrastruktur Masih Jadi Atensi DPRD Riau di Tahun 2023

PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Masalah pendidikan dan infrastruktur menjadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau di APBD 2023. Sebab, masih banyak masyarakat Riau yang belum mendapat akses pendidikan ke sekolah negeri.

"Memang ada beberapa poin yang menjadi sorotan. Kemarin seperti yang disampaikan dari beberapa kawan-kawan di fraksi, bahwa yang paling utama itu adalah persoalan pendidikan. Tuntutan beberapa fraksi bagaimana di APBD 2023, agar akses pendidikan dibuka seluasnya,” kata Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Ahad (6/11/2022).

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, sekolah yang menjadi kewenangan provinsi hampir setiap tahun proses PPDB menyisakan banyak persoalan. Buktinya, masih banyak anak Riau yang belum mendapat akses pendidikan ke sekolah negeri.

Bahkan dari informasi yang ia dapat, sampai saat ini masih banyak siswa yang belum bersekolah lantaran tidak tertampung lagi di sekolah negeri. Kondisi ini, kata dia, sebagai imbas beberapa daerah yang tidak masuk ke dalam zonasi.

"Konsekuensinya tidak masuk ke sekolah negeri. Sedangkan hari ini dengan kondisi ekonomi relatif terpuruk pasca pandemi Covid-19 sekolah negeri menjadi idola. Salah satu solusi selain membangun RKB, daerah yang tidak masuk zonasi, kita meminta agar pemprov memikirkan pembangunan sekolah baru,” jelasnya.

Bagaimana pun juga, pendidikan merupakan urusan wajib (mandatory). Sesuai amanat UU No.23/2014 dan tidak bisa ditawar lagi. Namun yang harus dimaklumi, meski mandatory, kondisi beberapa tahun terakhir kemampuan fiskal pemprov memang mengalami penurunan.

“Cuma ini jadi prioritaslah. Contoh di Pekanbaru sampai hari ini ada beberapa yang belum sekolah. Dumai itu banyak daerah yang bila kita pilah per kecamatan saja ada kecamatan yang tidak punya zonasi. Mandau lebih parah lagi. Seratusan ribu di situ warganya posisinya justru kekurangan sekolah,” papar dia.

Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menambahkan, selain persoalan pendidikan, masalah pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan. Terutama persoalan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi.

Kata dia, banyak anggota DPRD Riau yang mendapat banyak masukan perihal infrastruktur ini saat melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing.

“Terutama jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemprov. Jadi kami minta supaya ini direspon dengan sangat serius. Mengingat infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian masyarakat,” jelasnya.


[Ikuti PotretRiau.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar