POTRETRIAU.com - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, politisasi bantuan sosial (bansos) yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo alias Jokowi termasuk pelanggaran hukum karena merupakan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikutip dari Tempo.co, pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu merujuk pada ucapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengklaim bahwa bansos berasal dari Jokowi. Menurut Faisal Basri, Ketua Umum PAN  itu telah melakukan kebohongan publik karena bansos merupakan instrumen negara yang dibiayai oleh APBN.

"Itu jelas-jelas menyalahgunakan APBN. Jokowi harus dimakzulkan besok, jangan nunggu Oktober. Nyata-nyata sudah melakukan kriminal, melanggar undang-undang, melakukan kejahatan," kata Faisal dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin (5/2/2024). 

Zulhas merupakan merupakan bagian dari tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah anak sulung Presiden Jokowi. Zulhas saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa, 26 Desember 2023, menyebut bahwa bansos berasal dari Jokowi. 

Faisal Basri juga menyoroti soal kenaikan dana bansos tahun ini yang melebihi anggaran pada saat pandemi Covid-19 lalu. Melansir dari Informasi APBN 2024 Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun. Jumlah ini tercatat naik 13,1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun.

Sedangkan anggaran bansos di puncak pandemi Covid-19 pada 2021 saja hanya berada di angka Rp468,2 triliun dan di 2020 yang sebesar Rp498,0 triliun. Lalu pada 2022 perintah hanya menggelontorkan dana sebesar Rp460,6 miliar untuk perlindungan sosial.

Dengan demikian, terlihat dana bansos 2024 hanya sedikit di bawah anggaran 2020 saat puncak pandemi Covid-19 dengan selisih Rp1,2 triliun. Namun jauh lebih tinggi daripada 2021, 2022, dan 2023, dengan selisih melebihi Rp28 triliun. 

Faisal Basri menilai meningkatnya anggaran bansos telah menunjukkan kegagalan Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

"Jokowi gagal. Terbukti bahwa orang yang rentan hidupnya itu tidak turun, tercermin dari bansos yang naik terus," ucapnya. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.***