OPM : Kami Hanya Butuh Kemerdekaan Bukan Jalan Trans Papua

Organisasi Papua Merdeka atau OPM menolak istilah buatan pemerintah Indonesia atau TNI yang menyebut mereka sebagai 'kelompok kriminal bersenjata' atau 'kelompok kriminal separatis bersenjata'.


Dalam siaran persnya tentang penembakan 31 pekerja proyek jalan trans-Papua, OPM berdalih, hal yang mereka lakukan bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai negara kolonial.

"Kami menyampaikan kepada negara kolonial Indonesia bahwa kami berjuang, bukan KKB (kelompok kriminal bersenjata), KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata), dan lain-lain, tetapi kami adalah pejuang sejati untuk kebebasan republik West Papua," kata Juru Bicara OPM, Sebby Sanbom, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, (5/12/2018).

Sebby mengklaim, OPM dan rakyat Papua tak membutuhkan jalan trans-Papua seperti yang dikerjakan sekarang, maupun pembangunan dalam bentuk lain. "Namun solusi masalah Papua adalah kemerdekaan dan berdaulat sendiri sebagai bangsa yang beradab."

Dia mengingatkan juga kepada TNI dan Polri agar tidak menyerang warga sipil di sembarang tempat di Papua, sebab medan perang dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) ada di Distrik Mbua sampai Habema, bukan Distrik Dal Yigi dan lainnya.

Peringatan Sebby itu menyusul operasi militer udara yang dilancarkan TNI dan Polri di Kenyam, Kabupaten Nduga, pada 4 Desember. TNI-Polri, katanya, bahkan sampai mengerahkan empat helikopter TNI Angkatan Udara dan satu helikopter Polri.

Dalam serangan udara itu, kata Sebby, TNI menjatuhkan bom peledak kapasitas besar namun dua di antaranya tak meledak dan dua yang lain meledak di udara. Artinya, katanya, tak satu pun bom yang dijatuhkan itu menyentuh tanah, apalagi melukai milisi TPNPB.

Selain itu, Sebby mengklaim, aparat Polri mengerahkan 24 kendaraan truk pikap untuk memobilisasi pasukan gabungan untuk memburu milisi TPNPB.

Pada pokoknya, dia menegaskan, OPM dan TPNPB bersiap melawan TNI dan Polri, sekaligus menolak pembangunan dalam bentuk apa pun di tanah Papua. “Kami tidak butuh pembangunan oleh pemerintah kolonial RI; kami hanya ingin kemerdekaan penuh," ujarnya.

"Oleh karena itu," katanya, "semua pembanguan infrastruktur segera hentikan, dan segera lakukan perundingan antara wakil TPNPB-OPM dan pemerintah RI untuk menentukan masa depan bangsa Papua."

TNI: Segera Menyerah!

Sementara itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberi peringatan kepada kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) di Papua yang membantai puluhan pekerja proyek jalan trans-Papua untuk segera menyerahkan diri.

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Infantri Muhammad Aidi mengatakan, pengejaran terhadap personel Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di medan perang yang telah mereka tetapkan, yakni Distrik Mbua sampai Habema, terus dilakukan.

Aidi memberikan peringatan, anggota KKSB yang diperkirakan berjumlah 50 orang itu segera menyerahkan diri dan menyerahkan senjata bila ingin terjamin keamanannya.

"Kami pastikan tidak ada lagi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis. Kami minta sebaiknya mereka menyerahkan diri secara baik-baik, menyerahkan senjata yang dimiliki. Kami akan jamin keamanan mereka," kata Aidi, Rabu (5/12/2018).

Bila tidak mau menyerah, personel gabungan yang merupakan anggota TNI dan Polri akan memburu mereka sampai dapat. Mereka harus siap menanggung risikonya.

"Kalau mereka betah hidup di hutan dengan terkejar-kejar, ya silakan saja. Kalau ketemu tidak menyerah, risikonya tanggung sendiri. Ada kemungkinan risikonya TNI jadi korban atau mereka," katanya.

Ditegaskan Aidi, operasi perburuan akan terus dilakukan TNI akan berupaya mengerahkan semua potensi demi tegaknya NKRI.


[Ikuti PotretRiau.com Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar