PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menegaskan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) dan korupsi di pelayanan publik dapat diputus atau dikurangi dengan sistem digitalisasi.

"Terbukti digitalisasi bisa meningkatkan penerimaan pendaftaran asli daerah," kata Gubri Syamsuar pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Analisa dan Evaluasi  (Anves) Unit Pemberatasan Pungli (UPP) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Pekanbaru, Selasa (27/12/2022).

Syamsuar mengatakan, praktik Pungli saat ini telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, serta dapat menimbulkan efek jera. 

"Praktik pungli juga mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, biaya ekonomi tinggi, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," katanya. 

"Tujuan kita saat ini adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," tambahnya.

Menurut Gubri, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan, tapi juga penting membangun mental orang-orang yang akan memberantas korupsi tersebut.

"Namun tanpa sumber daya alam yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal," ujarnya.

Untuk itu, tambah Gubri, di era digitalisasi adanya transaksi secara online, diharapkan juga dapat mengurangi pungli yang kerap terjadi di birokrasi, dibarengi dengan Standart Operating Procedur (SOP) yang jelas. 

"Kita berharap dengan sistem digitalisasi, diharapkan tercapainya pelayanan publik yang prima dan bisa mengurangi penyimpangan atau praktik Pungli. Untuk itu, kita harus memanfaatkan digitalisasi ini untuk memutus mata rantai Pungli," katanya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : Must