PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Usai menggelar orasi lebih dari satu jam, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unri akhirnya ditemui Ketua DPRD Riau, Yulisman.

Presiden Mahasiswa Unri, Khoirul Basar sebelumnya menyampaikan pernyataan sikap menolak disahkannya Undang-undang Ciptaker. Aliansi Mahasiswa Unri ini menilai, UU Ciptaker yang sudah disahkan ini sudah bertentangan dengan konstitusi.

"Kami menuntut dan mendesak presiden dan DPR menghentikan terhadap bentuk pengkhianatan konstitusi," kata Khairul, Kamis (30/3/2023). 

Aliansi mahasiswa juga menilai, banyak pasal-pasal yang dianggap menyelenggarakan rakyat. Pasal-pasal itu dianggap tidak menguntungkan rakyat kecil.

Ketua DPRD Riau Yulisman mengatakan, apa yang menjadi aspirasi para mahasiswa ini akan diperjuangkan hingga ke DPR RI. Menurut dia, hal ini sudah menjadi kewajiban sebagai wakil rakyat.

"Saya sudah mendengar apa yang menjadi aspirasi. Tentunya kami wakil rakyat wajib bagi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa," kata Yulisman.

Yulisman berjanji, aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini segera dikirim ke DPR RI.

"Mudah-mudahan aspirasi ini bisa segera kirim ke DPR RI. Malam ini segera kita kirim apa yang menjadi aspirasi adek-adek mahasiswa," kata Yulisman.

DPR secara resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3). 

Rapat pengesahan Perppu Ciptaker turut dihadiri pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.