KEPRI, POTRETRIAU.com - Skandal jual beli opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang melibatkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau menjadi sorotan pasca ditangkapkan auditor muda BPK RI saat OTT Bupati Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu. Penangkapan oleh KPK telah membuka mata publik mengenai adanya ketidakwajaran dalam perolehan opini WTP oleh BPK yang merupakan cerminan kinerja keuangan pemerintah tingkat provinsi .

Ketua HMI Badko Riau Kepri Rizky Hariadi mengatakan “dengan adanya kasus skandal jual beli opini audit wajar tanpa pengecualian itu menandakan internal auditor BPK prov Riau sangat lemah dan kasus itu benar adanya”

menurut rizky, penangkapan auditor muda BPK itu membuat masyarakat ragu atas kinerja BPK yang seharusnya bekerja dengan jujur dan independen, maka dia meminta KPK dan kementerian yang terkait untuk mengaudit seluruh anggota yang ada di BPK PROV RIAU dari bawah sampai atas tanpa pandang bulu, untuk Riau lebih bersih rizky juga mempertanyakan peran Dewan Kehormatan Etik BPK, yang seharusnya berfungsi melakukan pemeriksaan kepada auditor hingga kepala BPK yang melakukan kesalahan. 

Ia menyebutkan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah mendengar pemeriksaan terhadap kepala BPK ataupun auditor-auditor yang dianggap bersalah dalam pemeriksaan.

“jadi asumsi kader HMI badko riau kepri terhadap kasus jual beli WTP itu benar adanya kita berharap kepada KPK dan Kementerian yang terkait tidak berhenti hanya pada tingkat auditor saja, karna kami menduga kasus ini melibatkan banyak orang dari kepala BPK sampe tingkat bawah sekaligud.

Terakhir, Rizky berharap BPK melakukan transformasi birokrasi, bukan hanya dalam keilmuan meaudit saja, tetapi juga pendidikan moral dan etikanya. 

“Karena temuan-temuan oleh BPK itu dilakukan dalam rangka menjadikan pemerintahan yang good government,”. Tutupnya.