JAKARTA, POTRETRIAU.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan ragu untuk memutuskan terkait harga bahan bakar minyak subsidi (BBM). 

Keputusan konkret akan diambil jika kas keuangan negara sudah tak lagi mampu menahan beban subsidi yang begitu besar.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi dalam wawancara ekslusif bersama CNBC Indonesia beberapa waktu lalu, seperti dikutip Senin (22/8/2022). 

Jokowi menegaskan tidak akan ragu memutuskan kebijakan terkait harga BBM apabila memang itu dibutuhkan.

"Kalau APBN tidak mampu, ya memang harus kita putuskan," tegas Jokowi.

Kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir imbas dari perang Rusia-Ukraina memang tak terelakkan. 

Indonesia yang masih mengandalkan impor minyak dalam memenuhi konsumsi bensin dalam negeri akhirnya ikut terdampak.

Kas keuangan negara yang saat ini dalam kondisi tertekan. 
Pasalnya, sejumlah indikator dalam penentuan harga BBM berada di atas asumsi pemerintah. Mulai dari harga minyak dunia, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Jokowi mengatakan, subsidi bensin subsidi APBN telah membengkak menjadi RP 502 triliun. 

Indonesia menjadi satu dari sederet negara yang masih mempertahankan harga BBM di tengah kebijakan negara lain yang justru sudah mulai mengerek kenaikan harga bensin.

"Ingat di negara lain itu BBM sudah Rp 17 ribu. Ada yang Rp 31 ribu, kita masih Rp 7.650. Bahkan solar Rp 5.150, padahal harga keekonomian solar itu Rp 19 ribu, harga keekonomian Pertalite Rp 17.100. Pertamax harusnya Rp 17.300, kita masih Rp 12.500 karena semuanya disubsidi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, keputusan untuk tetap mensubsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak juga telah menghitung risiko yang kemungkinan terjadi. 

Jokowi tak ingin, kenaikan harga BBM memicu inflasi dan pada akhirnya menyebabkan instabilitas politik dalam negeri.

"Itu ada plus minusnya. Daya beli masyarakat menjadi turun, atau lari ke growth kita menjadi turun juga karena konsumsi rakyat menurun. Ini pilihan-pilihan," katanya.

Namun Jokowi menegaskan bahwa kebijakan yang akan ditempuh pemerintah akan tetap dikalkulasi. 

Jokowi menekankan, pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang justru hanya akan memberikan beban lebih kepada masyarakat.

"Kebijakan itu yang paling penting harus mengutamakan rakyat. Itu yang harus diutamakan dengan kalkulasi yang detail. Ada angka-angkanya bukan karena populer dan tidak populer," jelasnya.

Sebelumnya, kabar kenaikan harga BBM telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. tapi untuk diketahui harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia," kata Luhut.

Sumber : cnbcindonesia.com /  Editor : Arul