PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Persoalan pembagian DBH Migas dan anggaran untuk daerah, harusnya jadi cermin besar bagi wakil masyarakat di DPR RI untuk memperjuangkan politik anggaran di daerah.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Bidang Politik, Dewan Pimpinan Daerah, Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD-Repdem) Provinsi Riau, Meninton Simanjuntak.

"Untuk itu ke depan wakil rakyat yang berada di Senayan harus yang benar-benar bertarung dan bertanggungjawab memperjuangkan hak masyarakat Riau dalam politik anggaran di Bumi Lancang Kuning. Sehingga adanya keterwakilan di DPR RI ini bukan hanya cuma mendudukkan wakil saja tanpa ada kerja politik nyata untuk memakmurkan masyarakat Riau, dalam hal anggaran untuk daerah," kata Meninton, Kamis (22/12/2022).

Ia mengatakan, pihaknya menghargai semua penyampaian pendapat kepada publik dalam hal ini pemerintah pusat, namun setiap penyampaian hak atau pendapat hendaknya disampaikan secara santun dan elegan tanpa ada provokasi membuat gaduh publik.

Apalagi Indonesia dengan masyarakatnya beradab khususnya dalam hal ini Provinsi Riau yang sangat kental dengan budaya melayu, santun dan berkeadaban, hendaknya harus dijunjung tinggi moralitas dalam penyampaian aspirasi ke muka umum.

"Bicara soal hak pembagian DBH Migas untuk Riau, kami juga mendorong agar Kementerian Keuangan RI untuk dapat mengevaluasi dan menata ulang soal hak yang seharusnya didapatkan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ulasnya

"Bagi PDI Perjuangan, sudah menjadi harga mati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga tidak ada lagi bahasa dalam penyampaian ke publik untuk memisahkan diri dari Indonesia. Apalagi ancaman untuk angkat senjata, itu sangat bertentangan dengan cita-cita Ir Soekarno yang bertekad menyatukan nusantara dengan dasar falsafah bangsa Pancasila," tukasnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : Must