Perampokan Pakai Senjata Api Beraksi di Alfamart Kubang
PEKANBARU, POTRETRIAU.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan beberapa upaya di tahun 2022 dan 2023 dalam rangka percepatan pencapaian target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen.
Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan antara lain bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota untuk pengadaan alat Antropometri terstandar pada tahun 2022 sebanyak 1.927 Set.
Kemudian penyusunan Policy Brief untuk bahan advokasi kebijakan kepada pengambil kebijakan dan stakeholder pembangunan lainnya.
- Sambil Menangis Roro Jatuh Pingsan di Kaki Ibundanya Setelah dihukum 5 Tahun Penjara
- Keterlaluan, di Dumai Ayah Tiri Tega Perkosa Anak dibawah Umur
- Janjikan CPNS dan Tenaga Kontrak pada Korban, Seorang Honorer Memperoleh Ratusan Juta
- Selama Tiga Bulan, Perempuan 25 tahun Ini Menjadi Budak seks Anggota ISIS
- Polisi Bongkar Makam Ibu Muda di Boyolali
Bantuan keuangan khusus kepada Desa dalam rangka operasional Posyandu, advokasi dan penggalangan komitmen non pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting (PPS) sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL-BU).
Melakukan asistensi pelaksanaan aksi konvergensi PPS di tingkat kabupaten/kota dan penilaian kinerja PPS tahun 2023, Pengarusutamaan PPS dalam perencanaan dan penganggaran melalui Desk Tematik Stunting dalam penyusunan dokumen perencanaan.
"Kita juga melakukan Gebyar Audit Kasus Stunting secara serentak di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau pada tanggal 22 Februari 2023," terangnya.
"Kemudian Sharing Session tentang stunting bersama organisasi pemuda, CSO, Mahasiswa dan Akademisi, penguatan kapasitas dalam pendampingan untuk Perubahan Perilaku dan aksi konvergensi dengan Tanoko Foundation," tambahnya.
Selanjutnya melakukan intervensi prioritas melalui pemanfaatan data yang terintegrasi meliputi data kemiskinan ekstrem, data keluarga beresiko stunting, data lokus stunting, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data indeks desa membangun.
Wagubri juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau saat ini telah memiliki data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) by name by address yang diberikan oleh Kemenko PMK RI.
"Dalam rangka percepatan target penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024 sebesar 0 persen, pemerintah provinsi Riau juga berkolaborasi dengan Forum TJSL-BU dan beberapa Filantropi di Riau antara lain Baznas, forum zakat, serta lembaga/yayasan lainnya," pungkasnya.***
Tulis Komentar