POTRETRIAU.com - Kepemilikan lahan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat disinggung captes nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Ahad (7/1/2024) malam.

Saat Anies menyebutkan sebagai Menteri Pertahanan Prabowo memiliki lahan 340 ribu hektare, sedangkan separuh prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Pada momen berbeda, yakni saat kampanye di Pekanbaru, Riau, Prabowo mengatakan, data yang disebutkan Anies salah. Sebab, luas lahan yang dikuasainya dengan status hak guna usaha (HGU) mendekati 500 ribu hektare.

"Kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektare, (tapi) mendekati 500.000 hektare. Dia (Anies) mau bikin rakyat benci saya,” kata Prabowo saat orasi pada acara konsolidasi relawan Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran se-Provinsi Riau, di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Riau, Selasa (9/1/2024).

Prabowo Temui JK

Terkait kepemilikan lahan oleh Prabowo Subianto tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) memberikan penjelasannya. Sebab, muncul tudingan yang memberikan lahan itu kepada Prabowo adalah JK. JK pun membantah tudingan itu.

Dikutip dari Liputan6.com, JK menceritakan, penguasaan lahan ratusan ribu hektare oleh Prabowo bearawal dari kedatangan Prabowo ke kediamannya 10 hari pasca JK dilantik menjadi Wakil Presiden.

"Pak Prabowo menemui saya. Dan saya sudah kenal lama baik, (Prabowo) teman saya baik, berhubungan baik," kata JK di kediaman pribadinya di Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

JK menuturkan, Prabowo saat itu berencana mengeluti dunia usaha. Dia pun berbincang-bincang terkait rencananya mengambil alih PT Kiani Kertas yang tengah terbelit masalah utang di Bank Mandiri.

"Silakan duduk Pak Jenderal, ada apa ini?" kata JK.

"Saya ingin untuk melanjutkan bisnis ingin membeli PT Kiani Kertas," ujar JK, menirukan Prabowo.

JK mengatakan, PT Kiani Kertas sebelumnya dipegang oleh pengusaha Bob Hasan. Namun, mengalami macet di bank. JK kemudian bertanya lebih jauh mengenai hal itu ke Prabowo.

"Di bank mana macetnya?" tanya JK.

"Di Bank Mandiri," jawab JK, menirukan jawaban Prabowo.

"Oh serius ini, serius. Oke baik," jawab JK.

Dijual 150 Juta Dolar

JK mengatakan, ia berinisiatif menghubungi Agus Martowardojo yang kala itu menjabat Presiden Direktur dan CEO Bank Mandiri. JK ingin mengetahui lebih jauh keinginan dari pihak Bank Mandiri terkait penjualan saham PT Kiani Kertas

"Ini bener gak PT Kiani Kertas anda mau jual karena kredit macet?" tanya JK kepada Agus.

"Iya Pak, mau jual," kata JK, menirukan jawaban Agus.

"Berapa harga?" tanya JK.

"Sekarang kita mau jual 150 juta dollar dan sudah ada peminatnya dari Singapura, sudah mau beli," jawab Agus ketika itu.

"Jangan jual ke Singapura, lebih baik dibeli oleh pengusaha pribumi, jangan ke asing," kata JK.

"Boleh Pak, asal cash. Tidak boleh restrukturisasi kredit, tidak pinjaman lagi. Harus cash," ujar Agus.

Prabowo Bersedia Beli Cash

JK menceritakan perbincangannya dengan Agus kepada Prabowo yang saat itu masih berada di rumah JK.

"Saya sampaikan boleh, cash Rp150 juta dollar mau gak," tanya JK

"Mau," jawab Prabowo.

JK menyarankan Prabowo segera menemui Agus Martowardojo untuk mengakusisi perusahaan tersebut.

"Ketemulah, deal saya dengar waktu pembelian, maka dibayar dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo pabrik itu," ujar JK.

200 Ribu Hektare di Penajam

JK melanjutkan, pabrik kertas yang dimiliki oleh PT Kiani Kertas rupanya memiliki lahan luas untuk hutan industri. JK tak mengetahui secara rinci jumlahnya secara pasti.

"Jadi hutan industri untuk menanam pohon untuk bahan baku kertas. Luasnya di Penajam itu lebih 200 ribu hektare," ujarnya.

JK menyatakan, lahan yang dikuasai Prabowo itu statusnya HGU (hak guna usaha). Informasinya pabrik itu tidak berjalan yang secara otomatis lahannya tidak dipakai.

Sehingga, bila Prabowo ingin mengembalikan ke negara, kata JK, seharusnya memang begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu.

"Itulah kronologisnya. Jadi, bukan saya yang berikan, saya cuman setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, itu arahan saya ke Bank Mandiri. Saya tidak punya hak untuk memberikan itu, yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan," jelas mantan Ketua Umum Golkar itu.***