JAKARTA, POTRETRIAU.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei sebanyak 71,5% responden tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Adapun salah satu kelompok yang paling banyak tidak setuju atas kebijakan kenaikan harga BBM itu adalah basis pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu.

Survei ini dilakukan pada tanggal 5-10 September 2022 atau dilakukan 2 hari setelah kenaikan harga BBM diumumkan oleh pemerintah.

Metode survei adalah WNI berusia 17 Tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui random digit dialing (RDD) atau secara acak nomor telepon.

Sebanyak 1.215 responden dipilih melalui secara acak nomor telepon, margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara responden dilakukan lewat telepon.

Responden diberi pertanyaan mengenai apakah responden mengetahui atau pernah mendengar berita terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi?
Hasilnya sebanyak 71,8% responden yang disurvei pada 25-31 Agustus 2022 atau sebelum kenaikan harga BBM menjawab 'ya mengetahui rencana kenaikan harga BBM'. Sedangkan yang menjawab tidak tahu 28,2%.

Sementara itu sebanyak 90,7% responden yang disurvei pada tanggal 5-10 September 2022 atau setelah kebijakan kenaikkan harga BBM diterapkan, menjawab 'tahu' tentang kebijakan kenaikan harga BBM.

Selanjutnya responden diberi pertanyaan yang berbunyi, seberapa setuju Ibu/Bapak dengan rencana/kebijakan pemerintah tersebut?... (%). Hasilnya mayoritas 71,5% responden menjawab tidak setuju atas penerapan menaikkan harga BBM.

Berikut hasil surveinya:

Survei rencana kenaikan harga BBM (25-31 Agustus):
Sangat Setuju: 2,4%
Setuju: 15,6%
Kurang Setuju: 33,6%
Tidak Setuju Sama Sekali: 45,1%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 3,4%

Survei setelah kenaikan harga BBM (5-10 September):
Sangat Setuju: 3,3%
Setuju: 20,8%
Kurang Setuju: 36,4%
Tidak Setuju Sama Sekali: 37,9%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 1,7%

"Jadi, di saat rencana kenaikan (harga BBM), 78% menolak, yang kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Pada saat kebijakan sudah diambil, yang tidak setuju 71% responden. Masih sangat besar. Tapi mereka yang setuju terhadap kenaikan harga BBM meningkat," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparannya yang disiarkan di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/9/2022).

Adapun dari segi demografinya, yang paling kurang atau tidak setuju atas kebijakan kenaikan harga BBM adalah responden perempuan, yaitu 81,4%. Sedangkan laki-laki yang kurang atau tidak setuju sebanyak 67,2%.

"Yang tidak setuju lebih banyak perempuan (81,4%) ketimbang laki-laki (67,2). Mungkin uang belanja tidak bertambah, tapi inflasi begini sebagian rumah tangga nggak setuju," kata Burhanuddin.

Kemudian, berdasarkan sebaran usia, responden yang berusia di bawah 21 tahun paling banyak yang tidak setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM, yaitu sebesar 86,6% responden. Dari segi etnis, yang paling banyak tidak setuju atas kebijakan kenaikan harga BBM adalah Madura (93%), Bugis (86,1%), Minang (96,8%).

Sedangkan dari segi pendidikan, responden berlatar belakang pendidikan SLTP dan SLTA yang paling banyak tidak setuju harga BBM naik. Kemudian dari segi basis pendukung pada saat Pemilu 2019, responden berbasis pendukung Prabowo-Sandiaga paling banyak yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM.

"Pendukung Pak Jokowi maupun pendukung Pak Prabowo juga tidak setuju. 63,5% mereka yang memilih Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf tidak setuju. Tapi pemilih pak Prabowo-Sandi lebih besar lagi yang tidak setuju 89,7%," katanya.

"Penolakan terutama dari kalangan perempuan, usia semakin muda, pendidikan menengah, pendapatan Rp 3,5 juta ke bawah, kelompok pelajar, pegawai, wiraswasta dan ibu rumah tangga, orang pedesaan, yang tidak puas atas kinerja Presiden, dan basis Prabowo-Sandi pada Pemilu 2019 yang lalu," demikian kesimpulan survei tersebut.

Sumber : Detik.com /  Editor : Andi