POTRETRIAU.com - PT Bio Farma (Persero) masuk sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 BPK RI, target penjualan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk penanganan Covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis tidak tercapai.

"Ada perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah yang mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda," demikian termuat dalam laporan BPK RI sebagaimana dikutip Rabu (6/12).

Per tanggal 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi tercatat ada 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar. Jumlah dosis ini bahkan hampir melewati batas kedaluwarsa di tahun 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," sambung laporan BPK tersebut.

Dengan kondisi tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT Bio Farma berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN untuk memastikan penyerapan VGR dengan tetap memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin demi meminimalkan kerugian perusahaan.